Ngamprah,|InfoNesia.me // Menjalankan amanat konstitusional dalam agenda Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Daerah Pemilihan 1 (Padalarang, Ngamprah, Saguling), H. Muhammad Mahdi, S.Pd, Dari Partai PKS turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan perkembangan isu-isu strategis pembangunan daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Delta Valley Water Boom, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Selasa (05/08/2025)
Reses ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh desa, dan perangkat pemerintahan setempat.
Mengedukasi Masyarakat: Dewan Bukan Sekadar Pengambil Keputusan
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Mahdi menggaris bawahi pentingnya kehadiran anggota legislatif di tengah masyarakat, bukan hanya untuk mendengar aspirasi, tetapi juga untuk memberikan pemahaman tentang kondisi fiskal dan tantangan pembangunan daerah.
“Kita jangan salah paham. Dewan itu bukan sedang mencari kenyamanan sendiri. Reses ini adalah momentum menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi. Dan sekarang, bahkan Presiden sudah mewanti-wanti agar daerah mulai mandiri secara fiskal,” tegas Mahdi.
Mahdi juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya kemandirian daerah dengan memperkuat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan memaksimalkan pemanfaatan aset-aset lokal.
“Bandung Barat punya potensi besar. Kalau kita serius kelola BUMD dan aset daerah, saya yakin kita bisa capai PAD hingga 6 atau bahkan 8 triliun. Ini bukan mimpi, tapi target yang bisa diraih,” tambahnya dengan penuh keyakinan.
Infrastruktur: Keluhan Rakyat, Fokus Dewan
Keluhan utama yang muncul dalam dialog publik adalah soal kerusakan infrastruktur, khususnya jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata perbaikannya.
Mahdi mengakui bahwa ini merupakan permasalahan lama, namun kini sudah ada arah perbaikan yang lebih terstruktur.
“Kami sudah komitmen. Tahun 2027, seluruh jalan desa ditargetkan sudah mulus. Jalan lingkungan menyusul selesai di 2028. Dana bagi hasil pajak kendaraan saat ini cukup besar, tinggal kita arahkan dengan fokus agar tuntas dalam waktu empat tahun,” ujarnya optimis.
Ia juga menyinggung evaluasi internal oleh Kemitraan Daerah Mandiri (KDM) yang menemukan bahwa dari total potensi pajak kendaraan sebesar 8 triliun, baru sekitar 1 triliun yang benar-benar dimanfaatkan.
“Itu PR besar. Kita akan kawal agar anggaran ini betul-betul digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan sekadar habis tanpa dampak nyata,” tegas Mahdi.
Desa sebagai Garda Terdepan, APBDes Harus Naik
Mahdi juga menekankan bahwa desa memegang peranan penting dalam pembangunan. Ia mengajak seluruh kepala desa agar aktif menyampaikan kebutuhan dan usulan secara terstruktur kepada DPRD.
Saat ini, sebanyak 19 titik jalan desa telah diperbaiki, dan jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah.
“Kalau pendapatan dari pajak kendaraan naik, otomatis kita bisa tambah titik-titik pembangunan. APBDes juga sedang kita dorong naik. Target kami, pada 2026 PAD bisa tembus 1 triliun,” ujarnya.
Media sebagai Mitra Pembangunan
Mengakhiri kegiatan, Mahdi menyampaikan apresiasinya kepada insan media yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
“Media bukan hanya pemberita, tapi juga mitra pembangunan. Kalau kemarin ada riak-riak, itu bagian dari proses evaluasi. Sekarang waktunya fokus dan bangkit bersama,” tutup Mahdi dengan harapan optimis.
Jurnalis : An/Red
Editor : InfoNesia. me
Tinggalkan Balasan