BANDUNG BARAT|Infonesia.me // Gejolak perlawanan terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin memanas. Setelah sebelumnya Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB menyoroti praktik korupsi di tubuh Dinas PUTR, kini giliran Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli KBB yang mengambil panggung.
Dipimpin langsung oleh Edy Hunter, sosok vokal yang dikenal lantang mengkritisi kebobrokan birokrasi, aliansi ini berencana menggelar aksi musyawarah akbar di Kantor Pemkab Bandung Barat pada Jumat, 25 Juli 2025, pukul 09.30 WIB.
“Kami akan turun langsung untuk menyuarakan hasil temuan BPK terkait dugaan penyimpangan di Dinas Kesehatan. Ini bukan sekadar aksi, tapi langkah awal menuju penegakan hukum yang serius,” tegas Edy Hunter saat dikonfirmasi pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam pernyataannya, Edy menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan praktik kongkalikong dalam proyek alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit, hingga pembebanan pengembalian dana honorarium kepada puskesmas dan rumah sakit, yang menurutnya sangat tidak adil.
“Temuan BPK jelas menyebut ada dana honorarium narasumber yang harus dikembalikan ke kas negara. Tapi kenapa justru dibebankan kepada puskesmas dan rumah sakit? Ini jelas keliru dan perlu diluruskan,” cetus Edy dengan nada heran.
Tak berhenti di situ, Edy juga mendesak adanya rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Dinkes KBB, sebagai bentuk pembenahan sistemik. Bahkan, ia secara terbuka meminta Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk segera mengganti Kepala Dinas Kesehatan yang dinilainya gagal menjalankan pelayanan sesuai visi misi AMANAH.
“Kalau pelayanan kesehatan sudah tidak sejalan dengan semangat AMANAH, ya harus ada tindakan tegas. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menindaklanjuti dugaan korupsi ini,” tutup Edy.
Jurnalis : An /Red
Editor : InfoNesia. me
Tinggalkan Balasan