BANDUNG| INFONESIA.ME // Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPHI 1987 Jawa Barat atas kesuksesan penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) program kerja DPD dan DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat.
Rakor yang mengusung tema “Membangun Sinergi Antar Pengurus DPD dan DPC dalam Meningkatkan Kerja Organisasi Advokat yang Profesional” tersebut digelar di Hotel Newton, Bandung, pada Sabtu (26/7/2025).
Ketua Umum DPP IPHI 1987, Sahala Siahaan, S.H., menyampaikan langsung apresiasinya terhadap kepemimpinan DPD IPHI Jabar yang dikomandoi oleh Tomi.
Ia menilai dalam kurun waktu satu tahun pasca pelantikan, DPD IPHI Jabar telah menunjukkan banyak kemajuan dan inovasi yang konkret.
“Kami dari DPP IPHI 1987 mengapresiasi jajaran DPD IPHI Jabar yang dipimpin oleh Kang Tomi. Dalam satu tahun ini, mereka sudah menunjukkan hasil nyata, termasuk sukses menggelar Rakor hari ini,” ujar Sahala.
Sahala juga menggarisbawahi pendekatan unik DPD IPHI Jawa Barat dalam membina calon-calon advokat sejak dini, terutama mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru. Menurutnya, pola pembinaan ini sangat strategis dalam membentuk loyalitas kader IPHI ke depan.
“Langkah Jawa Barat membina mahasiswa sejak awal adalah strategi cerdas. Mereka juga mengenalkan IPHI di kalangan kampus, yang akan berdampak luas bagi masyarakat dan pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ia berharap IPHI tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokat, namun juga aktif memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pemerintah daerah, seperti dalam penyusunan regulasi di tingkat kabupaten/kota.
Tak hanya itu, Sahala juga menyinggung peran aktif IPHI 1987 dalam mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di DPR RI. Ia menekankan pentingnya RUU KUHAP sebagai landasan operasional dari KUHP yang baru.
“KUHAP ini adalah roh sistem hukum pidana. Tanpa UU KUHAP, tidak bisa berjalan maksimal. Karena itu, IPHI hadir di DPR RI dipimpin Bu Maria untuk memberi dukungan kepada Komisi III agar KUHAP disahkan tahun ini,” tegasnya.
DPP IPHI 1987 berkomitmen untuk terus memperkuat eksistensi organisasi sebagai garda terdepan dalam pembaruan hukum, pemberdayaan advokat muda, serta kontribusi nyata terhadap sistem hukum nasional dan kebijakan publik di tingkat daerah.
Sementara itu, Sekjen DPP IPHI 1987, Zakirudin Chaniago,S.H.,M.H, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendorong penguatan sinergitas antara DPP, DPD, dan DPC.
Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis tidak hanya dalam lingkup internal organisasi, tetapi juga eksternal, terutama dengan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).
“Kami berharap sinergitas tidak hanya terjadi secara organisatoris dari DPP ke DPD, dan DPD ke DPC, tetapi juga menjangkau masyarakat serta pemerintah daerah. Muspida harus dilibatkan, mulai dari Gubernur, Kapolda, Kejati, hingga Ketua Pengadilan Tinggi untuk tingkat provinsi,” ujar Zakirudin.
Menurutnya, untuk tingkat DPC, para ketua cabang tidak perlu merasa sungkan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bupati atau Wali Kota setempat.
“Jangan sungkan, Ketua DPC harus aktif berkomunikasi dengan kepala daerah. Demikian pula Ketua DPD dengan Gubernur. Kita tidak boleh merasa rendah, karena keberadaan advokat harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zakirudin menekankan pentingnya membumikan peran advokat tidak hanya terbatas di lingkungan pengadilan, tetapi juga dalam ranah pelayanan publik, kemasyarakatan, hingga kebijakan pemerintahan.
“Kalau tidak ada sinergitas seperti ini, akan sulit kita harapkan dampak keberadaan advokat di masyarakat. Karena itu, kami dorong agar DPD dan DPC bisa segera menindaklanjuti hasil Rakor dengan menyusun program nyata yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi IPHI 1987 Jawa Barat untuk memperluas kontribusi profesi advokat di berbagai sektor dan menjalin kerja sama yang kuat dengan stakeholder terkait.
Rapat Koordinasi (Rakor) program kerja DPD dan DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat DPP IPHI, Maria Salikin,S.H, Ketua DPD IPHI 1987 Jabar, H Tommy Hendra Kusuma SH, Sekretaris DPD IPHI 1987 Jabar, Drs Gatot Nirboyo SH, Bendahara DPD IPHI 1987, Dewi Hyrawati SH dan seluruh Ketua DPC IPHI 1987 se Jawa Barat.
Jurnalis : An/Red
Editor : Infonesia. me
Tinggalkan Balasan