Ngamprah| Infonesia.me // Suasana panas menyelimuti kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Rabu (9/7/2025). Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Gedung DPRD KBB.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi, monopoli proyek pengadaan barang dan jasa, hingga carut marutnya pengelolaan perizinan yang dinilai berpotensi menghambat iklim investasi serta berimplikasi terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Barat.
Ketua LAKI KBB, Guras Dimna, memimpin langsung aksi tersebut dengan tuntutan tegas dan membawa satu surat pernyataan yang harus ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas PUTR KBB.
Namun, sayangnya Kepala Dinas PUTR tidak dapat hadir karena menghadiri agenda lain di luar kantor, sehingga aksi sempat memanas lantaran massa menolak perwakilan dari dinas.
Tiga Pokok Tuntutan Keras LAKI:
1. Dugaan Korupsi dan Monopoli Proyek:
Massa LAKI menyebut adanya data dan informasi yang mengarah pada dugaan praktik tindak pidana korupsi di lingkungan pengadaan barang dan jasa di PUTR KBB. Meski perusahaannya berbeda, penyedia jasa diduga masih berada dalam lingkaran kelompok tertentu yang menguasai proyek-proyek besar.
2. Carut Marut Perizinan:
Sistem pengelolaan perizinan di Kabupaten Bandung Barat disebut semrawut dan tidak transparan. LAKI menilai hal ini menjadi faktor penghambat masuknya investasi, sehingga berdampak langsung pada lambatnya peningkatan PAD yang dibutuhkan daerah.
3. Pembangkangan terhadap Visi Presiden dan Kepala Daerah:
LAKI menuding ada praktik kebijakan di lapangan yang bertolak belakang dengan arah visi Presiden Prabowo Subianto, serta Visi-Misi Bupati Bandung Barat Jeje Ritche Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail. LAKI menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembangkangan birokrasi terhadap amanat kepala negara dan kepala daerah.
Respons Dinas PUTR: ‘Normatif, On The Track’
Perwakilan dari Dinas PUTR KBB, Sekretaris Dinas Aan, yang menerima massa aksi menjelaskan bahwa pihaknya tetap melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan secara normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sampai saat ini, kami berjalan sesuai prosedur. Baik proses pengadaan maupun perizinan semua dilakukan secara legal dan terbuka. Tapi tadi memang ada satu surat pernyataan dari LAKI yang mereka minta harus disampaikan langsung ke Kepala Dinas. Kami coba menawarkan untuk menampung dulu, tapi mereka menolak,” ujar Aan kepada awak media.
Ia menambahkan, ketidakhadiran Kadis bukan karena menghindar, melainkan sedang mengikuti agenda Assessment yang sudah terjadwal sebelumnya dan baru akan selesai sore hari.
Sekdis Aan berharap, pasca agenda ini, pihak Dinas PUTR dapat segera mengundang pihak LAKI secara resmi untuk audiensi langsung dengan Kepala Dinas, agar tuntutan bisa ditanggapi secara langsung tanpa perantara.
“Saya kira biar cepat selesai, kita fasilitasi saja audiensi resmi setelah ini. Supaya jelas apa saja yang menjadi tuntutan mereka, dan bisa langsung disampaikan ke Pak Kadis,” jelas Aan.
Meski berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Massa hanya berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan di depan kantor PUTR dan DPRD, tanpa aksi anarkis.
LAKI menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.
JURNALIS :An/Red
Ediitor : Infonesia.me
Tinggalkan Balasan