Bandung Barat | InfoNesia.me // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat fondasi ketahanan daerah melalui penguatan tata kelola monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan serta kolaboratif.
Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kerukunan Umat Beragama, serta Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Batujajar, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan ekonomi, sosial budaya, kerukunan umat beragama, dan pencegahan narkotika merupakan empat pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan stabilitas sosial, sementara stabilitas sosial menjadi fondasi tumbuhnya nilai-nilai budaya yang kokoh.
Di sisi lain, kerukunan umat beragama berperan penting dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial masyarakat. “Jika salah satu pilar melemah, maka akan berdampak pada keseluruhan ekosistem pembangunan daerah,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan serius yang tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengganggu keamanan, produktivitas, serta masa depan daerah.
Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari keluarga, komunitas, hingga wilayah, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, Asep Ismail menekankan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk mewujudkan visi “Bandung Barat Amanah”, yakni masyarakat yang agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis.
Visi tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, kebijakan yang tepat sasaran, serta pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis aparatur kecamatan dan desa, khususnya para penyuluh agama, sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi kerawanan sosial.
Penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen moderasi beragama, perekat sosial, dan penjaga harmoni masyarakat.
“Kedekatan emosional penyuluh agama dengan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun toleransi, mencegah konflik sosial, serta menangkal penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan persuasif dan edukatif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, Weda Wardiman, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh 124 penyuluh agama se-Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas penyuluh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap bahaya narkotika.
Selain itu, sosialisasi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap terbangun kesadaran kolektif serta jejaring koordinasi yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai toleransi, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, serta produktif.
Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan