Kab Bandung — InfoNesia.me// Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan sinergi lintas lembaga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, pada Senin (30/03/2026).
Rapat strategis tersebut turut dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi awal untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades PAW berjalan sesuai regulasi sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
Dalam pernyataannya, Renie menekankan bahwa Pilkades PAW bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan desa yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan.
“Pilkades Antar Waktu ini harus kita kawal bersama sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Prosesnya harus bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi konflik maupun kepentingan sempit yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif Forkopimda dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, guna memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga.
Menurut Renie, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara menjadi faktor krusial dalam memitigasi potensi kerawanan, termasuk konflik horizontal yang kerap muncul dalam dinamika pemilihan di tingkat desa.
“Kehadiran Forkopimda bukan hanya simbol koordinasi, tetapi bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin proses demokrasi berjalan aman dan tertib. Ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap hasil yang akan ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap hasil Pilkades PAW 2026 mampu melahirkan kepala desa yang tidak hanya memiliki legitimasi kuat, tetapi juga berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Yang kita cari bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi sosok yang amanah, mampu menjadi penggerak pembangunan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal dalam menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Yans.
Tinggalkan Balasan