Kab.Bandung Barat|INFONESIA.ME // Senin 28 Juli 2025, berkembang informasi KDM turun langsung gerudug Perusahaan UMKM IODG yang mempekerjakan masyarakat setempat di Cigangsa Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan sangat berdekatan dengan TPPAS Sarimukti.
Wartawan mencoba bertanya kepada Gunawan Rasyid Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, beliau menjawab bahwa sebelumnya kami mendapat pengaduan dari management perusahaan dan karyawan IODJ mengeluhkan maraknya dugaan pemerasan oleh oknum tertentu.
Sesuai pesan Bapa Aing KDM tidak boleh ada premanisme apalagi menghambat investasi, selanjutnya kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa perusahaan tersebut UMKM menggunakan TANAH ADAT memperkerjakan masyarakat setempat, sudah lama mengajukan perijinan dan banyak melakukan konsultasi dengan Dinas LH KBB bahkan dokumen amdal net menunjukan resiko rendah.
Dokumen ijin yang sudah dimiliki SPPL dan Peilbanjir sementara ijin lainnya Siteplan,PBG dan SLF diajukan 6 bulan yang lalu ke Dinas PUTR progresnya tidak jelas, tentu ini sangat merugikan perusahaan, menghambat investasi dan PAD Pemda KBB.
Temuan lain di lokasi tersebut ada tiga UMKM lain dan satu perusahaan besar diduga bermasalah ijinnya tapi Dinas LH Jabar tidak memberikan rekomendasi kepada KDM untuk sama sama disentuh padahal berdekatan.
Analisa LAKI-KBB pengerudugan tersebut, sepertinya KDM tidak mendapat informasi akurat dari Dinas LH Jabar, harusnya dilakukan investigasi dan mitigasi dulu apalagi secara Administrasi peruhaan tersebut menjadi kewenangan Pemkab Bandung Barat, kalau seperti ini Dinas LH Jabar sama dengan secara sengaja mempermalukan Bapa Aing KDM.
Justru yang jadi heran kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah dan air lindi yang gagal di TPPAS Sarimukti diperkirakan dugaan kerugian akibat kerusakan lingkungannya mencapai ratusan triliun yang menjadi kewenangan Dinas LH Jabar, malah TUTUP MATA.
Penggerudukan Bapak Aing KDM di cigangsa Cipeundeuy mudah mudahan bukan pengalihan isu kinerja buruk PPLH, Dinas LH Jabar dan TPS3R dalam pengendalian pengelolaan sampah serta dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi TPPAS Sarimukti.
LAKI-KBB sudah lama mendorong Gakkum KLH, Kejagung RI, KPK dan BPK untuk melakukan audit Forensik terhadap pengelolaan TPPAS Sarimukti dengan maksud jangan sampai uang rakyat menjadi bancakan pungkas Gunawan Rasyid.
Jurnalis : An/Red
Editor : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan