InfoNesia.me | Bandung Barat // Dugaan peretasan sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, ditaksir hingga Rp9,89 miliar. Penyelidikan awal mengungkap adanya transaksi fiktif dengan cara e-purchasing tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ridwan Jangkar, yang menemukan indikasi peretasan ini dengan cara Aplikasi Tracking Evaluasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KBB pada 7 Maret 2025,
“Dari hasil penelusuran, tertera nama penyedia berinisial ‘PUM’ sebagai pemenang dua paket pengadaan dengan nilai kontrak overall Rp9,89 miliar.Tetapi, PPK yang bersangkutan membantah telah melakukan transaksi tersebut. Kami menilai ini sebagai indikasi kuat adanya serangan hacker yang telah merugikan keuangan negara,” tegas Ridwan.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda KBB, Eyet Nurhidayat, membenarkan adanya transaksi e-catalog yang sepertinya tidak pernah dilakukan oleh PPK.
“Salah satu PPK bertanya, ‘Kenapa ada belanja pekerjaan barang dan jasa di e-catalog? Saya sepertinya tidak merasa mengklik.’ Setelah kami telusuri bersama Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), memang betul ada transaksi untuk dua paket pengadaan,” jelas Eyet.
Lebih lanjut, “Kami menemukan adanya akun yang diduga duplikasi, sangat mirip dengan identitas PPK asli. Ini jelas sangat berisiko dan berbahaya,” tambahnya.
Pihak ULP Setda KBB telah mengajukan uji forensik ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Eyet menambahkan, “Kami sedang menunggu hasil uji forensik dari LKPP. Kami masih menelusuri apakah ini ulah orang iseng, orang dalam, atau ada maksud tertentu.”
Ridwan Jangkar mendesak Aparat Pengawas Inner Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk secepatnya melakukan audit dan penyelidikan.
“Kami mengharapkan APIP dan APH secepatnya mengusut siapa yang bertanggung jawab. Jika benar terjadi peretasan, ini ancaman serius bagi transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegasnya.
Kerugian finansial yang besar ini menjadi sorotan dan menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya sistem keamanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.***
Wartawan. : red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan