Bandung Barat | INFONESIA.ME // Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026), berlangsung dalam suasana penuh refleksi.
Di balik pembahasan capaian pembangunan yang cukup menggembirakan, perhatian publik juga tertuju pada masih terbatasnya kehadiran sejumlah anggota dewan.
Kegiatan yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat itu dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, jajaran anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
Dalam forum tersebut, DPRD tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2025.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, hingga ketimpangan yang semakin terkendali.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berhasil mencapai target juga menjadi catatan penting dalam perjalanan pembangunan daerah.
Namun demikian, DPRD menilai bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam hal perluasan kesempatan kerja.
Beberapa indikator strategis dinilai masih perlu didorong, termasuk kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Melalui rekomendasinya, DPRD mendorong penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan berbasis data dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem turut menjadi fokus perhatian.
Dari aspek keuangan, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 98,58 persen dari target dinilai cukup solid. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat berhasil memenuhi target yang ditetapkan.
Meski begitu, dinamika kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna menjadi catatan tersendiri. Minimnya partisipasi dinilai berpotensi mengurangi optimalisasi fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat dalam forum penting tersebut.
Berbagai kalangan berharap ke depan tingkat kehadiran anggota DPRD dapat lebih ditingkatkan, mengingat rapat paripurna merupakan ruang strategis dalam menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi jalannya pembangunan daerah.
Paripurna ini bukan sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi cerminan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
JURNALIS : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan