Bandung Barat | InfoNesia.me // Kerusakan jalan di wilayah Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, kini bukan sekadar persoalan infrastruktur biasa. Ia telah menjelma menjadi simbol keterlambatan respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat sekaligus cermin rapuhnya prioritas pembangunan daerah.
Jalan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer dengan lebar sekitar 3 meter itu merupakan jalur alternatif strategis yang menghubungkan tiga kecamatan: Ngamprah, Cisarua, dan Cikalong.
Lebih dari sekadar penghubung wilayah, jalan tersebut menjadi urat nadi pergerakan ekonomi warga mulai dari pedagang, pengangkut hasil pertanian, hingga aktivitas harian masyarakat.
Namun ironi tak terhindarkan. Sejak statusnya resmi beralih menjadi jalan kabupaten pada tahun 2023, hingga kini belum tampak langkah konkret perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Padahal, kerusakan yang terjadi tidak lagi bersifat ringan. Sekitar tiga kilometer di antaranya dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, menghambat mobilitas warga dan memperlambat distribusi ekonomi lokal.
Kepala Desa Cimanggu, Budi Mulyana, S.AP., menegaskan bahwa kondisi ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat yang belum mendapatkan jawaban nyata. Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda penanganan jalan yang jelas memiliki fungsi vital bagi masyarakat lintas kecamatan.
“Jalan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten sejak 2023, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Padahal ini jalur penting penghubung tiga kecamatan dan menjadi tulang punggung perekonomian warga,” ujarnya.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga langsung menyentuh aspek ekonomi masyarakat kecil.
Aktivitas distribusi hasil pertanian dan perdagangan menjadi terhambat, bahkan berisiko meningkatkan biaya operasional bagi para pelaku usaha mikro.
Lebih jauh, ia juga menyinggung bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sejalan dengan harapan masyarakat.
“Kami berharap di tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan. Jalan Cimeta, Cikabul hingga Sukaraja ini menjadi akses vital. Kerusakannya sudah cukup parah dan sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana pemerintah daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa? Ketika jalan sebagai infrastruktur dasar saja terabaikan, kepercayaan publik terhadap komitmen pembangunan pun ikut tergerus.
Kini, warga Desa Cimanggu dan sekitarnya hanya bisa berharap bahwa keluhan yang terus disuarakan tidak lagi berhenti sebagai catatan, melainkan menjadi dorongan nyata bagi pemerintah untuk segera bertindak. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar akses melainkan harapan untuk bertahan dan berkembang.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan