Bandung Barat | InfoNesia.me // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya peningkatan gizi anak sekolah justru menuai sorotan dari warga dan wali murid di wilayah SPPG 05 Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah masyarakat mengaku kecewa terhadap standar menu yang dinilai tidak sesuai harapan serta menilai pelaksanaannya belum mencerminkan asas pemerataan dan transparansi.
Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat langsung menu yang dibagikan kepada siswa SDN Ngamprah pada periode Senin hingga Rabu, 23–25.
Ia menyebut paket makanan hanya berisi satu roti tawar, satu buah jeruk, tiga butir kurma, dan satu kotak susu. Menurutnya, komposisi tersebut jauh dari ekspektasi masyarakat terhadap program gizi yang digadang-gadang mengikuti standar Badan Gizi Nasional.
“Saya merasa kecewa dengan adanya program MBG ini. Masa dua hari anak hanya diberi menu seperti itu? Harusnya program ini benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi anak, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Kekecewaan warga tidak hanya soal menu makanan.
Ia juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja di dapur MBG yang disebut lebih banyak diisi warga dari satu wilayah tertentu, yakni RW 01, sementara Desa Sukatani memiliki sembilan RW.
Ia menilai seharusnya kesempatan kerja dibuka merata agar manfaat program juga dirasakan seluruh masyarakat.
“Kenapa kebanyakan dari satu RW saja? Padahal di desa ini ada banyak warga lain yang juga butuh pekerjaan. Kalau dibagi rata tiap RW, pasti lebih adil,” tambahnya.
Selain itu, ia mempertanyakan syarat pendidikan minimal SMA untuk tenaga kerja dapur, karena menurutnya terdapat kasus tertentu di mana syarat tersebut tidak diterapkan secara konsisten.
Hal ini memunculkan dugaan ketidaktransparanan dalam proses seleksi, yang semakin memperkuat rasa kecewa warga terhadap pelaksanaan program.
Sejumlah wali murid juga menyuarakan kegelisahan serupa. Mereka menilai program MBG seharusnya menjadi solusi peningkatan kualitas gizi anak sekolah, bukan sekadar program simbolis.
Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, terutama standar menu yang benar-benar mengikuti pedoman resmi pemerintah serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan peningkatan gizi nasional yang didorong pemerintah pusat melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional dan instansi pendidikan di Indonesia.
Tujuannya tidak hanya menekan angka kekurangan gizi, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui asupan nutrisi seimbang.
Warga berharap pihak pengelola segera memberikan klarifikasi sekaligus melakukan perbaikan, baik dari sisi kualitas makanan maupun sistem rekrutmen tenaga kerja.
Mereka menegaskan dukungan terhadap program pemerintah tetap ada, namun pelaksanaannya harus sesuai standar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima utama program.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan