BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Keterbatasan alokasi anggaran bagi sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dievaluasi karena berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja, aktivitas kedinasan, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, mengungkapkan bahwa minimnya anggaran yang diterima sejumlah perangkat daerah menjadi salah satu persoalan penting yang mengemuka dalam pembahasan nota komisi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar setiap perangkat daerah memiliki dukungan anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi.

Menyikapi persoalan tersebut, DPRD KBB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan pemaparan secara terperinci mengenai persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Namun, sebelum melangkah pada pembahasan proyeksi anggaran tahun mendatang, DPRD memandang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya realisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Mahdi menyoroti penurunan realisasi pendapatan daerah pada 2026 yang dinilai cukup signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan anggaran 2027.

Perencanaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kemampuan fiskal, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan riil setiap perangkat daerah agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.

Karena itu, DPRD akan meminta TAPD menguraikan secara detail berbagai persoalan penganggaran, termasuk mengevaluasi kebutuhan masing-masing perangkat daerah serta menelaah kesesuaian antara ketersediaan anggaran dengan program kerja yang telah direncanakan.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan secara lebih terukur, proporsional, dan realistis, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat bagi pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

Mahdi menegaskan, pembahasan bersama TAPD menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terhadap tantangan pengelolaan keuangan daerah.

Harapannya, setiap kebijakan penganggaran mampu memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.

“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai, tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkasnya.

 

Jurnalis.  : An/Red

Editor.     : InfoNesia.me