BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Komitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Fraksi PDI Perjuangan, Deni Setiawan, melalui kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang III DPRD KBB yang digelar di Desa Mekarsari.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus mengusulkan program pembangunan yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Hadir dalam kesempatan itu jajaran pengurus dan kader partai, ketua RT/RW, kepala dusun (Kadus), serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Dalam suasana dialog yang berlangsung interaktif, Deni Setiawan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, ketersediaan air bersih, hingga pemerataan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kebutuhan pembangunan sumur bor di wilayah RW 08. Persoalan tersebut dinilai memerlukan penanganan khusus karena kondisi teknis geografis setempat tidak memungkinkan dilakukan pengeboran menggunakan metode biasa.
Deni mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan teknis dari dinas terkait, kebutuhan air bersih di wilayah tersebut memerlukan sistem pengeboran artesis dengan perkiraan anggaran mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara sederhana. Diperlukan kajian teknis, koordinasi lintas instansi, serta perencanaan anggaran yang tepat agar program yang diperjuangkan benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Reses ini bukan sekadar agenda formal anggota dewan, tetapi menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan kami tampung dan perjuangkan melalui mekanisme yang ada. Untuk kebutuhan sumur bor di RW 08, kami akan melakukan konsultasi lebih lanjut bersama pimpinan dan dinas terkait agar ditemukan solusi yang tepat,” ungkap Deni.
Selain persoalan air bersih, perhatian Deni juga tertuju pada kebutuhan penerangan jalan umum. Ia menyampaikan bahwa pemasangan PJU di sejumlah titik, di antaranya RW 10, RW 11, dan RW 08, RW 05 telah terealisasi. Namun demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan fasilitas serupa, salah satunya RW 06.
Baginya, keberadaan PJU bukan hanya berkaitan dengan penerangan lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.
Deni pun menyatakan akan terus mengawal usulan tersebut agar kebutuhan penerangan di setiap wilayah dapat diperhatikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan prioritas anggaran daerah.
Ia juga menegaskan komitmennya terhadap semangat pembangunan yang terangkum dalam jargon “Curcor Cairna, Lumejir Jalanna, Caang Lemburna”, yang mengandung harapan agar kebutuhan air masyarakat terpenuhi, akses jalan semakin baik, serta lingkungan desa menjadi lebih terang.
Tidak berhenti pada persoalan pembangunan fisik, Deni Setiawan turut memperkenalkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang digalakkan PDI Perjuangan.
Program tersebut mendorong masyarakat untuk mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga menjadi produk yang lebih bermanfaat, salah satunya pupuk kompos. Dengan pengelolaan yang melibatkan partisipasi warga, persoalan sampah diharapkan tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai guna bagi masyarakat.
Deni menilai, pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari infrastruktur yang berdiri, melainkan juga dari tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun kemandirian secara bersama-sama.
“Sebagai anggota DPRD sekaligus kader partai, kami memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin aspirasi warga tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat diperjuangkan melalui proses perencanaan dan pembahasan bersama pemerintah daerah,” tambahnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab bersama masyarakat untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan prioritas yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam pembahasan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Desa Mekarsari berharap aspirasi yang telah disampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata. Sebab, bagi warga, reses bukan hanya kesempatan untuk menyampaikan keluhan, melainkan juga harapan agar wakil rakyat mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia. Me
Tinggalkan Balasan