Bandung Barat | InfoNesia.me // Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026 pada Kamis, 20 November 2025, bertempat di Vila Pasundan GBR 3, Kecamatan Ngamprah.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kesiapan Pemkab Bandung Barat memasuki era pemerintahan digital yang ditargetkan berjalan penuh pada tahun 2026.
Kepala Diskominfo KBB, Roni Rudiayana, menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko merupakan fondasi penting dalam memastikan seluruh program, terutama yang berbasis digital, berjalan secara terukur, aman, dan sesuai arah pembangunan daerah serta nasional.
Menurut Roni, setiap unit kerja di lingkungan Diskominfo harus memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko, khususnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program APBD, hingga penyelenggaraan layanan publik.
Hal ini berkaitan erat dengan transformasi dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menuju fase lebih maju yaitu PMD (Pemerintahan Digital) pada tahun 2026.
“Tahun 2026 kita sudah meningkat dari SPBE menuju Pemerintahan Digital. Maka penerapan manajemen risiko harus lebih kuat, karena Diskominfo mengampu tugas strategis yang mendukung kebijakan daerah maupun nasional,” jelasnya.
Roni juga menyoroti pentingnya fungsi persandian sebagai penjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Dalam era digitalisasi, keamanan data dan proses digital menjadi isu krusial.
Oleh karena itu, Diskominfo memastikan sistem persandian dan keamanan informasi berjalan optimal untuk menjaga integritas layanan pemerintahan dan akses publik.
Selain itu, Diskominfo KBB memiliki peran penting sebagai wali data, yang memastikan seluruh data yang digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan mulai dari pendidikan, kemiskinan, hingga pelayanan publik harus valid, terverifikasi, dan terintegrasi.
Roni menekankan bahwa seluruh OPD wajib berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi maupun pemanfaatan data agar tidak berjalan sendiri-sendiri di luar ketentuan.
“Semua aplikasi pemerintahan harus terkoordinasi. Ada aturan, ada perbup. Jangan sampai OPD membuat sistem sendiri tanpa sepengetahuan Diskominfo. Kita harus satu data, satu arah, untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Transformasi digital, lanjut Roni, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga peningkatan transparansi pemerintahan. Dengan sistem digital yang semakin matang, akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pemerintahan akan semakin terbuka.
“Semakin digital, semakin transparan. Masyarakat bisa melihat langsung apa saja kegiatan pemerintah. Keluhan atau komplain pun akan semakin mudah ditangani kalau masyarakat aktif membuka portal dan website resmi,” sambungnya.
Melalui Rakor Penyusunan Manajemen Risiko 2026 ini, Diskominfo KBB berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, komunikasi antar-OPD semakin solid, dan digitalisasi pembangunan dapat berjalan lebih terarah menuju Bandung Barat yang lebih terbuka, efektif, dan responsif.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan