NGAMPRAH | INFONESIA.ME // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat transformasi digital birokrasi melalui kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana dan Anggaran Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digelar di Vila Pasundan GBR 3, Kecamatan Ngamprah, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola aset digital yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan perangkat daerah.
Sosialisasi ini menghadirkan berbagai perangkat daerah sebagai upaya menyamakan persepsi dalam penyusunan kebutuhan dan perencanaan anggaran aset TIK agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung implementasi kebijakan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Reggi Rahmadi, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terkait pentingnya perencanaan aset TIK yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Menurutnya, perencanaan aset TIK tidak hanya mencakup pengadaan perangkat keras seperti laptop dan komputer, tetapi juga aset tak berwujud seperti perangkat lunak, lisensi, serta kebutuhan teknologi digital lainnya yang harus dirancang secara matang.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun keselarasan persepsi antar perangkat daerah dalam penyusunan rencana dan anggaran aset TIK, sehingga tercipta tata kelola yang efektif, efisien, serta akuntabel,” ujar Reggi.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah sebelum merencanakan pengadaan kebutuhan TIK wajib melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Langkah tersebut dinilai penting agar spesifikasi kebutuhan sesuai standar, tepat guna, serta menghindari pemborosan atau belanja yang tumpang tindih.
Selain itu, proses konsultasi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan peran tim terkait dalam memastikan setiap rencana pengadaan, baik perangkat keras maupun software, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, jenjang manajemen, serta standar pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintah daerah.
Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan aset TIK dengan kebijakan pembangunan digital daerah, agar belanja teknologi tidak sekadar pengadaan, tetapi mampu mendukung peningkatan layanan pemerintahan yang modern dan responsif.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemkab Bandung Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih cermat dalam menyusun kebutuhan teknologi, mengedepankan efisiensi anggaran, serta memperkuat arah transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif dan berdaya saing.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan