BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Upaya memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana terus didorong oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Mahdi.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) bertema mitigasi bencana, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi program pemerintah serta membangun kesadaran menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Jumat (8/5/2026), dan dihadiri unsur masyarakat, tokoh daerah, serta narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pemaparannya, Muhamad Mahdi menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD semata, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan P3D terus meningkat karena masyarakat mulai memahami bahwa pengawasan terhadap program pemerintah harus dilakukan secara bersama-sama demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Alhamdulillah, respons masyarakat dalam setiap pelaksanaan P3D sangat luar biasa. Selama ini masyarakat beranggapan fungsi pengawasan hanya melekat pada dewan, padahal sesungguhnya masyarakat juga memiliki fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah yang dijalankan,” ujar Muhamad Mahdi.
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika terjadi bencana.
Namun demikian, keterbatasan waktu membuat sesi diskusi interaktif belum berjalan maksimal.
Meski begitu, pihaknya tetap membuka ruang aspirasi dengan menyediakan formulir masukan bagi masyarakat terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana di Bandung Barat.
Muhamad Mahdi menilai, langkah paling utama dalam penanggulangan bencana adalah upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Ia menekankan pentingnya pembangunan daerah yang memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Yang paling utama adalah bagaimana mengantisipasi sebelum bencana terjadi. Tadi juga sudah disampaikan mengenai persiapan-persiapan agar bencana itu bisa diminimalisir. Kita harus sadar bahwa bencana seringkali terjadi akibat ulah manusia sendiri,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait mitigasi kebencanaan, termasuk integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah rawan seperti Lembang dan kawasan perbukitan Bandung Barat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Menurutnya, penanganan kebencanaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab seluruh individu dan keluarga di tengah masyarakat.
“Hari ini BPBD mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber terkait mitigasi dan penanganan kebencanaan. Kami memberikan informasi bagaimana menghadapi bencana di lingkungan keluarga masing-masing, karena urusan kebencanaan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi urusan semua pihak,” ujarnya.
Asep menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki sedikitnya delapan potensi bencana besar, dengan ancaman paling dominan berupa longsor, banjir, dan pergerakan tanah, terutama di kawasan Lembang dan wilayah perbukitan lainnya.
Karena itu, masyarakat diminta memiliki kesiapsiagaan dasar dalam menghadapi situasi darurat, termasuk memahami jalur evakuasi, titik aman, hingga barang-barang penting yang harus diselamatkan saat terjadi bencana.
“Bencana tidak mengenal siapa, di mana, dan kapan akan terjadi. Maka setiap keluarga harus memiliki kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Minimal memahami langkah penyelamatan pertama ketika terjadi bencana,” tambahnya.
Kegiatan P3D tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi publik sekaligus memperkuat kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana di Kabupaten Bandung Barat.
Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, langkah mitigasi dan pengurangan risiko bencana diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan