CIKALONGWETAN | INFONESIA.ME // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perikanan dan Peternakan resmi meluncurkan JARING MINA SPPG, sebuah model tata kelola kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat jaringan perikanan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Launching JARING MINA SPPG yang mengusung tema “Penguatan Jaringan Perikanan dan KDMP untuk Mendukung SPPG” tersebut berlangsung di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, pada 1 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, mitra SPPG, pelaku usaha perikanan, serta 24 kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
JARING MINA SPPG tidak sekadar diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai sebuah ekosistem rantai pasok perikanan yang terintegrasi, dengan mempertemukan berbagai unsur mulai dari penyedia benih, pembudidaya, kelembagaan ekonomi desa, pengolahan hasil perikanan hingga SPPG sebagai pengguna produk.
Dalam konsep tersebut, UPTD Pembenihan Ikan berperan menyediakan benih berkualitas, sementara KDMP dan pembudidaya menjalankan proses budidaya sekaligus memperkuat fungsi agregasi ekonomi desa. Selanjutnya, Unit Pengolahan Ikan (UPI) memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk ikan, sedangkan SPPG menjadi bagian hilir yang menyerap produk untuk kebutuhan pangan bergizi.
Model ini dihadirkan untuk menjawab persoalan ketika aktivitas perikanan masih berjalan secara parsial, produksi belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan pasar, kepastian offtake belum kuat, serta proses monitoring masih dilakukan secara terpisah. Karena itu, JARING MINA SPPG diarahkan membangun satu sistem yang didukung regulasi, kelembagaan, kemitraan, SOP atau proses bisnis, serta digital monitoring.
Kepala Bidang Perikanan selaku Ketua Pelaksana Launching JARING MINA SPPG menegaskan bahwa program tersebut harus menjadi gerakan bersama, bukan berhenti pada kegiatan seremonial.
Koordinasi antara UPTD Pembenihan Ikan, KDMP dan pembudidaya, UPI, serta SPPG menjadi bagian penting agar rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir dapat berjalan nyata. Produksi pun diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, sementara KDMP diharapkan mampu menjadi agregator ekonomi desa.
Di sisi hilir, UPI memiliki peran penting dalam menghasilkan produk bernilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi SPPG. Seluruh proses tersebut harus ditopang komitmen terhadap tata kelola, proses bisnis, SOP, serta pemanfaatan data secara konsisten sehingga rantai pasok dapat berjalan terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Dra. Sri Dustirawati, M.Si, mendorong agar KDMP tidak hanya menjadi kelembagaan formal, tetapi benar-benar hadir sebagai bagian dari aktivitas ekonomi desa.
Melalui JARING MINA SPPG, KDMP memiliki ruang untuk terlibat dalam budidaya sekaligus melakukan agregasi hasil produksi masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi pembudidaya sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih terorganisasi di tingkat desa.
Dukungan juga disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, Ramzi, S.STP., M.A.P, yang menekankan bahwa pasokan ikan untuk SPPG harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan.
Artinya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari seberapa banyak ikan diproduksi, tetapi juga dari kemampuan menyediakan produk dengan jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, serta spesifikasi menu yang dibutuhkan SPPG.
Dengan pola tersebut, hubungan antara produsen, KDMP, UPI dan SPPG diharapkan dapat dibangun berdasarkan kebutuhan nyata sehingga ikan hasil produksi lokal dapat masuk ke dalam rantai pemenuhan pangan bergizi secara lebih terencana.
Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN, Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd, selaku coach bagi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, drh. Wiwin Aprianti, M.Si, turut memberikan penguatan terhadap pelaksanaan proyek perubahan tersebut.
Menurutnya, JARING MINA SPPG merupakan upaya menghadirkan perubahan tata kelola melalui kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan. Perubahan yang dibangun bukan hanya mengenai peningkatan produksi perikanan, tetapi bagaimana seluruh aktor dapat bergerak dalam satu sistem dengan tujuan, proses, indikator, dan mekanisme monitoring yang jelas.
Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duddy Prabowo, S.Sos., M.M, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan JARING MINA SPPG.
Ia menekankan pentingnya mengawal program tersebut secara bersama-sama agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan dan SPPG diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Potensi perikanan daerah juga diharapkan dapat dipertemukan dengan kebutuhan pangan bergizi, sehingga hasil produksi masyarakat memiliki pasar dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, drh. Wiwin Aprianti, M.Si, memaparkan konsep JARING MINA SPPG sebagai Integrated Local Fish Supply Chain Governance.
Rantai tersebut dirancang mulai dari UPTD Pembenihan Ikan → KDMP/Budidaya → UPI → SPPG → penerima manfaat.
Produksi ikan diarahkan menggunakan pendekatan demand-driven, yakni disusun berdasarkan kebutuhan SPPG. Sistem ini juga diperkuat dengan kepastian offtake, SOP, serta dashboard monitoring untuk memantau produksi, stok, mutu dan distribusi.
Manfaat yang diharapkan antara lain terbentuknya rantai pasok yang terintegrasi, meningkatnya kepastian pasar, semakin produktifnya KDMP, monitoring yang lebih transparan, meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, bergeraknya ekonomi desa, bertambahnya nilai tambah produk UPI, serta tersedianya protein ikan lokal untuk kebutuhan SPPG.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan program, kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas JARING MINA SPPG oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan penyerahan simbolis bantuan benih ikan kepada 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS. Bantuan benih tersebut menjadi stimulan agar desa penerima dapat mulai menjalankan aktivitas budidaya yang terhubung dengan ekosistem JARING MINA SPPG.
Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi launching JARING MINA SPPG melalui pemukulan kentungan secara bersama-sama oleh jajaran pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, LAN, serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi JARING MINA SPPG sebagai model kolaborasi rantai pasok perikanan di Kabupaten Bandung Barat.
Program ini pada akhirnya membawa gagasan besar “Dari benih menjadi pangan bergizi, dari desa menggerakkan ekonomi, dari kolaborasi menjadi perubahan.”
Melalui JARING MINA SPPG, Pemkab Bandung Barat mendorong perubahan pola kerja dari yang sebelumnya berjalan secara parsial menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung, mulai dari produksi, kelembagaan ekonomi desa, pengolahan, pasar hingga digital monitoring.
Ke depan, program tersebut diarahkan untuk berkembang secara bertahap melalui pembentukan tim, pemetaan supply-demand, penyusunan SOP dan MoU/PKS, pembangunan dashboard awal, hingga pembuktian satu rantai pasok melalui pilot.
Dengan demikian, JARING MINA SPPG diharapkan mampu memperkuat tata kelola perikanan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keterhubungan antara potensi perikanan lokal dengan kebutuhan pangan bergizi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan