BANDUNG | INFONESIA.ME // Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024 terus bergulir.
Kali ini, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K., yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan tersebut.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah tersangka menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di hadapan penyidik Kejati Jabar. Selanjutnya, B.K. dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kasus ini menjadi sorotan lantaran proyek pembangunan yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Barat Nomor PR-29/Kph.2/11/2026, proyek CWP-03 pada awalnya memiliki nilai kontrak sebesar Rp47,16 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo sebagai penyedia jasa dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender, berdasarkan kontrak tertanggal 3 Juni 2024.
Namun, dalam perjalanannya terjadi perubahan pekerjaan melalui adendum tambah kurang yang meningkatkan nilai kontrak menjadi Rp52,48 miliar, dengan masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan dugaan penggunaan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga dokumen revisi jaminan pembayaran.
Tersangka D.W.R. yang merupakan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta diduga menggunakan dokumen jaminan tersebut. Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen sebelum penandatanganan kontrak.
Persoalan semakin serius ketika hasil pemeriksaan menunjukkan progres fisik pekerjaan hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan bobot pekerjaan yang seharusnya diselesaikan.
Meski demikian, penyidik menduga pembayaran kepada pihak kontraktor tetap direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak, kendati pekerjaan secara fisik belum mencapai target penyelesaian sebagaimana ketentuan kontrak.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25,98 miliar.
Sementara itu, tersangka D.W.R. sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan subsidiair Pasal 604 KUHP, juncto ketentuan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penahanan terhadap B.K. menjadi bagian dari langkah penyidik Kejati Jawa Barat dalam mempercepat proses pengungkapan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran negara bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Publik kini menaruh perhatian terhadap proses penegakan hukum kasus ini, terutama untuk memastikan seluruh rangkaian dugaan penyimpangan terungkap secara terang, pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, serta kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.
(Sumber: Siaran Pers Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor PR-29/Kph.2/11/2026, 13 November 2026.)
Tinggalkan Balasan