Ngamprah|INFONESIA.ME /// Potret kemiskinan yang masih membayangi wilayah Kabupaten Bandung Barat kembali terlihat di wilayah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.
Salah satu warga di RW 17 Ciwantani Cilame, atas nama Kevin (48), bersama ketiga anaknya, harus tinggal di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.
Ketua RW 17, dalam keterangannya kepada media, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian di tingkat desa.
Kevin bahkan disebutkan sudah dua kali mendapatkan bantuan dari pemerintah desa dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kondisi rumah yang ditempati Kevin hingga kini masih jauh dari kata layak.
“Memang benar dari desa sudah ada bantuan, setahu saya itu sudah dua kali. Tapi kondisi rumahnya masih seperti ini, sangat memprihatinkan. Harapan kami, selaku masyarakat RW 17, ada perhatian lebih dari pemerintah kabupaten. Walaupun prosedurnya tetap melalui kecamatan ke desa dulu, kami ingin pemerintah kabupaten bisa melihat langsung ke lapangan,” ujar Ketua RW 17.
Lokasi rumah Kevin yang hanya berjarak sekitar lima menit dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) seolah menjadi ironi tersendiri. Di saat geliat pembangunan terus digaungkan di pusat pemerintahan daerah, masih ada warga yang tinggal dalam kondisi rumah nyaris roboh, beratapkan genting lapuk, dan dinding-dinding rapuh.
Ketua RW 17 juga mengungkapkan, tokoh masyarakat setempat sempat melakukan musyawarah, bahkan berencana mengadakan gotong royong untuk membantu memperbaiki rumah Kevin secara swadaya. Namun keterbatasan dana dan material menjadi kendala utama.
“Kami dari lingkungan RW 17 bersama tokoh masyarakat sudah sering diskusi. Ingin membantu gotong royong, tapi kemampuan masyarakat di sini juga terbatas. Apalagi kalau hanya sekadar menambal atau memperbaiki seadanya, belum cukup menyelesaikan permasalahan ini. Kami berharap pemerintah kabupaten hadir, karena ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Menurut informasi yang dihimpun, Kevin sempat diminta hadir ke kantor desa bersama beberapa RT dan tokoh masyarakat untuk membahas solusi atas kondisi tempat tinggalnya.
Namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut yang konkret. Ketua RW 17 berharap agar pemerintah kabupaten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) bisa segera turun tangan.
“Harapan kami, kalau bisa Bupati atau perwakilan pemerintah kabupaten datang langsung ke lokasi, supaya bisa melihat langsung kondisi nyata di lapangan. Apalagi wilayah ini sangat dekat dari kantor kabupaten, hanya lima menit saja,” katanya.
Warga berharap pemerintah tidak hanya sekadar memberikan bantuan sementara, tetapi juga menyediakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni secara berkelanjutan, yang tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Kasus Kevin ini juga membuka mata bahwa masih banyak masyarakat di wilayah-wilayah pinggiran KBB yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait hunian layak dan kesejahteraan sosial.
Di akhir keterangannya, Ketua RW 17 mengaku siap bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah jika ada program atau kegiatan perbaikan rumah warga miskin di wilayahnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian aspirasi masyarakat terdapat kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan.
“Kami hanya ingin menyuarakan kondisi warga kami. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan terhadap pemerintah kabupaten atau desa, saya pribadi mohon maaf. Ini murni demi kepentingan kemanusiaan, bukan untuk menjatuhkan siapa pun,” pungkasnya.
Jurnalis : An/Red
Editor : Infonesia. me
Tinggalkan Balasan