Bandung Barat | InfoNesia.me // Komitmen penguatan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kantor Dpd Pks, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20 Februari 2025).
Agenda tersebut menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhamad Mahdi, S.Pd, dengan fokus pembahasan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat,H Muhamad Mahdi, S.pd, menegaskan bahwa program P3D merupakan terobosan strategis karena tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai penonton, melainkan sebagai mitra aktif pengawasan.
Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi karena membuka ruang dialog langsung antara warga dan lembaga legislatif, khususnya DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Ia menjelaskan bahwa melalui skema ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan secara langsung kepada dewan.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum komisi untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada lagi ruang bagi program yang sekadar wacana tanpa realisasi.
“Masyarakat ikut mengawasi, ikut menilai, dan ikut memastikan program berjalan. Ini momentum agar Bandung Barat menjadi lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Fokus diskusi pada sektor pertanian menyoroti berbagai kebutuhan mendesak petani, mulai dari bantuan sarana produksi hingga dukungan program pemberdayaan kelompok tani.
Sejumlah perwakilan petani, termasuk kelompok ibu-ibu tani, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperkuat dukungan fasilitas dan bantuan yang dinilai sangat menentukan keberlanjutan produksi.
Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat, untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program.
Kegiatan P3D juga dinilai sebagai sarana edukasi politik yang sehat bagi masyarakat, karena membuka pemahaman mengenai fungsi pengawasan legislatif sekaligus mendorong budaya partisipatif.
Penguatan peran warga dalam proses evaluasi kebijakan diyakini mampu memperkecil kesenjangan antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, program P3D diharapkan menjadi model pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, forum ini juga dipandang sebagai wadah strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan berbasis aspirasi rakyat, khususnya dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan