Bandung | InfoNesia.me // Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Hermon Dekristo, bersama Panglima Kodam III/Siliwangi, Kosasih, bertempat di Aula R. Soeprapto Kejati Jabar, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat utama Kodam III/Siliwangi, di antaranya Inspektur Daerah Militer (Irdam), para Komandan Korem 061/Suryakancana, 062/Tarumanagara, dan 063/Sunan Gunung Jati, serta para Dandim se-Jawa Barat.
Dari unsur Kejaksaan, hadir para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, serta para Koordinator pada Kejati Jabar.
Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, yang menitikberatkan pada sinergi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam mendukung penegakan hukum.
Dalam sambutannya, Kajati Jabar menyampaikan apresiasi kepada Pangdam III/Siliwangi beserta seluruh jajaran atas komitmen dan kesepakatan untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa dinamika penegakan hukum saat ini berkembang sangat cepat dan dihadapkan pada beragam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang kompleks.
“Diperlukan langkah-langkah preventif yang cermat, responsif, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, TNI dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kajati.
Lebih lanjut, melalui kerja sama ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, pengamanan institusi, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kerja sama tersebut juga menjadi simbol komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pertahanan negara dalam menciptakan stabilitas nasional yang berlandaskan supremasi hukum, profesionalisme, dan kepentingan rakyat.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : Infonesia.me
Tinggalkan Balasan