INFONESIA.ME|KAB.BANDUNGBARAT // Pemerintah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap ketahanan pangan masyarakat.
Melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), lebih dari 160 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung Barat menerima bantuan beras dengan total mencapai 3.200 ton untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB, Dr. H.M. Lukmanul Hakim, M.Si, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi.
“Ini bukan sekadar distribusi beras. Ini bentuk keberpihakan negara untuk melindungi rakyatnya dari tekanan ekonomi. Dengan menjaga harga, daya beli, dan suplai pangan, maka inflasi pun bisa ditekan,” ujar Lukmanul.
DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Tepat Sasaran
Program CPP tahun 2025 ini menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil integrasi dari beberapa data sebelumnya seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek yang diolah oleh BPS. Melalui pendekatan berbasis data, bantuan disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
20 Kilogram Sekaligus: Penyaluran Efisien, Tepat Waktu
Setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan. Namun, untuk efisiensi distribusi, alokasi untuk bulan Juni dan Juli disalurkan sekaligus, sehingga tiap keluarga menerima 20 kilogram beras dalam sekali penyaluran.
Distribusi beras ini mulai dilakukan sejak 25 Juli 2025, menyasar desa-desa seperti Ciburuy, Bojonghaleuang, dan Cikande, serta kecamatan lainnya. Hingga akhir Juli, distribusi telah mencapai 62 persen, berkat koordinasi intensif dengan BULOG dan berbagai pihak terkait
Dijamin Aman Konsumsi: Kualitas dan Kuantitas Diawasi Ketat
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB turut melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kualitas dan kuantitas beras CPP yang disalurkan. Salah satunya adalah uji kadar air, yang menjadi indikator kelayakan konsumsi. Hasil pengujian menunjukkan kadar air rata-rata berada pada angka 13–13,5%, masih di bawah batas maksimal 14%.
Selain itu, tim teknis juga memastikan berat beras tidak kurang dari 10 kilogram, bahkan sedikit melebihi sebagai bentuk jaminan hak KPM terpenuhi secara utuh.
Koperasi Merah Putih Siap Dukung SPHP: Alternatif Stabilkan Harga Pasar
Selain CPP, pemerintah juga menggencarkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berbeda dengan CPP yang bersifat gratis, SPHP memungkinkan beras medium dijual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp12.500 per 5 kg, di bawah harga pasar yang bisa mencapai Rp14.000.
Dua Koperasi Merah Putih dari Desa Ciharasas (Kec. Cipeundeuy) dan salah satu desa di Kecamatan Lembang telah mengajukan diri menjadi mitra resmi Bulog. Menurut Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian, Agus, koperasi ini akan ikut membantu penyaluran beras SPHP sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
Koordinasi dan Sinergi: Kunci Sukses Penyaluran Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, koperasi, serta masyarakat. Selain bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan pengawasan, dinas juga membuka peluang luas bagi koperasi lain yang ingin menjadi mitra penyalur SPHP.
“Selama legalitas dan syarat administrasi terpenuhi, kami siap mendampingi dan memberikan rekomendasi agar koperasi bisa ikut terlibat dalam upaya menstabilkan pangan di KBB,” tambah Agus.
Sebaran Penerima CPP: Semua Kecamatan Kebagian
Penyaluran CPP menjangkau 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Berikut beberapa contoh alokasi:
Kecamatan Jumlah KPM Alokasi (2 bulan)
1.Batujajar 7.301 146.020 kg
2.Cililin 17.646 352.920 kg
3.Cipatat 10.240 204.800 kg
4.Cisarua 7.850 157.000 kg
5.Gunung Halu 8.276 165.520 kg
(dan 11 kecamatan lainnya) … …
Total keseluruhan mencapai 160.031 KPM dengan volume beras sebesar 3.200 ton.
Lebih dari Sekadar Beras, Ini Soal Ketahanan Bangsa
Program CPP dan SPHP bukan hanya soal pangan, tetapi mencerminkan peran negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat tidak lagi resah soal harga dan ketersediaan beras, maka ketahanan bangsa pun ikut terjaga.
“Bantuan ini mungkin hanya berupa beras, tetapi dampaknya menyentuh harga pasar, kehidupan rumah tangga, hingga keberlangsungan ekonomi daerah.”
Jurnalis : An/Red
Editor : Infonesia. me
