Ngamprah|InfoNesia.me // Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II, Dede Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang bertempat di kantor DPRD KBB.
Kunjungan ini menjadi momen bersejarah sekaligus refleksi atas perjalanan panjang Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonomi baru yang telah memasuki usia ke-18 tahun.
Dalam Wawancaranya, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama dirinya menginjakkan kaki di gedung DPRD yang baru digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, meski gedung tersebut belum sepenuhnya difungsikan, namun keberadaannya sudah menjadi tonggak penting dalam menandai perkembangan infrastruktur pemerintahan daerah.
“Setelah cukup lama, akhirnya gedung ini bisa dipakai. Ini menandakan bahwa membangun daerah otonomi baru itu tidak semudah yang dibayangkan. Lihat saja, KBB baru punya gedung seperti ini setelah 15 tahun lebih,” ungkap Dede Yusuf.
Ia kemudian menyoroti tantangan yang dihadapi oleh daerah otonomi baru seperti KBB, Cimahi, dan Pangandaran, yang hingga kini masih berjuang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung penuh pada bantuan pusat.
Menurutnya, belanja daerah yang didominasi oleh gaji pegawai bahkan mencapai 60% hingga 70% telah menyulitkan pelaksanaan pembangunan yang nyata di lapangan.
Dede Yusuf menegaskan pentingnya efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa terus menerus berharap pada transfer dana dari pusat yang kini pun sudah tersendat karena beban hutang dan kondisi fiskal negara yang semakin berat.
“Negara saat ini sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Pemerintah daerah harus bisa menggerakkan sendiri PAD-nya. Jangan sampai APBD hanya habis untuk gaji pegawai,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong optimalisasi potensi daerah melalui pengembangan BUMD, BLUD, serta kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan antar-daerah. Pajak reklame, potensi billboard, sektor pariwisata, dan berbagai peluang lokal harus digali secara maksimal.
Dede Yusuf juga menyoroti persoalan aset yang belum selesai, seperti kepemilikan aset PDAM yang masih dikuasai oleh Kabupaten Bandung induk. Hal ini menjadi penghambat serius bagi KBB untuk mandiri dalam pengelolaan sumber daya air.
“Kalau aset-aset seperti PDAM belum diserahkan, ini menghambat. Sudah 18 tahun tapi belum ada titik temu. Solusinya bisa kolaborasi atau mekanisme hukum yang adil,” ujarnya.
Ia mengajak DPRD dan Pemkab KBB untuk aktif mencari jalan keluar yang konkret, karena pembangunan tak bisa berjalan jika hambatan administratif masih terus terjadi.
Dalam bagian akhir penyampaiannya, Dede Yusuf menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional maupun global saat ini sedang tidak stabil, sehingga mempengaruhi transfer dana ke daerah dan daya beli masyarakat.
Maka dari itu, penting bagi daerah untuk tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga kreatif menciptakan sumber pendapatan baru.
“Ekonomi dunia lesu, pajak terlambat masuk, dan itu berdampak ke kita semua. Maka potensi lokal harus digarap serius agar tidak sepenuhnya bergantung pada pusat,” tuturnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif daerah, dan partai politik dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis kemandirian dan efisiensi.
Jurnalis : An/Red
Editor : InfoNesia.me
