Bandung Barat | INFONESIA.ME //
Maraknya isu dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Situasi ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi yang bersih dan transparan.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid atau yang akrab disapa Guras, menegaskan bahwa dugaan praktik korupsi harus menjadi atensi bersama demi perbaikan Bandung Barat ke depan.
“Kami saat ini sedang mengawal proses penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan oknum ASN di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, kami juga mempercepat pelaporan dugaan korupsi sejak tahun 2017 hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024. Langkah ini bagian dari penguatan reformasi birokrasi,” ujar Guras.
Guras menambahkan, pihaknya menyadari bahwa agenda pemberantasan korupsi akan berhadapan langsung dengan oligarki dan mafia yang mengakar. Karena itu, dukungan dan penguatan sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Negara.
Tak hanya itu, LAKI-KBB juga menjalin konsolidasi lintas lembaga, mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Kejaksaan, Puspom TNI, Inspektorat Jenderal Kemendagri, hingga Komisi III DPR RI.
Ancaman terhadap aktivis antikorupsi juga tak luput dari perhatian. Guras mengungkapkan pihaknya pernah mendapat teror berupa kiriman bangkai anjing.
Untuk itu, mereka meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan saat ini permintaan tersebut telah direspons melalui surat resmi R- 6549/4.1.PPP/LPSK/09/2025.
Terkait dengan SK Bupati No.100.3.3.2/Kep 223-Setwan/2025 mengenai kenaikan tunjangan DPRD, Guras menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan perhatian serius. Namun menurutnya, SK tersebut masih bersifat tentatif karena baru merupakan dasar hukum pembahasan, belum menjadi perintah pelaksanaan.
“Kami tetap fokus pada tupoksi utama, yaitu pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kami tidak akan terpengaruh isu lain yang justru berpotensi mengaburkan persoalan mendasar di Bandung Barat, yakni korupsi,” tegasnya.
Guras berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat benar-benar serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi. Pasalnya, kasus ini sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk pimpinan DPR RI.
“Jangan main-main dengan pengaduan dugaan korupsi di Bandung Barat. Ini sudah menjadi atensi nasional,” pungkasnya.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
