InfoNesia.me | Bandung Barat // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa di SDN Sindangsari, Kecamatan Ciampel, justru menuai sorotan tajam.
Sejumlah orangtua murid menyampaikan keluhan serius mengenai kualitas makanan yang dikirimkan ke sekolah, dan menilai bahwa penyelenggara program telah mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dijalankan secara ketat.
Salah satu orangtua murid mengungkapkan kekecewaannya setelah mendapati anaknya menerima buah mangga dalam kondisi sudah busuk, namun tetap dibagikan kepada siswa.
“Pak, Bu… masalah MBG di SD Sindangsari itu tolong diperhatikan. Anak saya menerima mangga, tetapi kondisinya sudah busuk. Apa mangga seperti itu termasuk buah yang direkomendasikan untuk MBG atau bukan?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Tak hanya soal buah, ia juga menyebutkan bahwa roti yang dibagikan kepada murid sering kali berada dalam kondisi hampir kedaluwarsa, bahkan ada yang sudah mendekati batas aman konsumsi. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya jika tidak segera ditindaklanjuti.
Selain itu, orangtua juga mempertanyakan ketidakteraturan distribusi makanan kepada siswa. Ia mengaku mendapat laporan bahwa beberapa murid yang tidak hadir justru tidak diberikan jatah makanan, padahal seharusnya jatah tersebut tetap dicatat sebagai penerima manfaat.
“Ada siswa yang tidak masuk, tapi katanya jatahnya tidak diberikan. Apakah memang dari dapurnya tidak mengirim? Atau gurunya tidak membagikan? Alasannya, nanti akan dibawa lagi ke dapur. Ini harus dikonfirmasi,” tegas orangtua tersebut.
Sorotan lain muncul soal jenis susu yang dibagikan. Dalam aturan MBG, susu yang direkomendasikan adalah full cream, namun di lapangan yang diterima siswa justru bervariasi seperti rasa stroberi dan coklat. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pihak penyedia tidak mengikuti ketentuan gizi yang sudah ditetapkan.
“Susu MBG itu seharusnya full cream. Tapi kok kadang rasanya stroberi, kadang coklat? Ini perlu penjelasan yang jelas,” tambahnya.
Dengan banyaknya keluhan yang muncul, orangtua berharap pihak sekolah dan penyedia makanan segera memberikan klarifikasi resmi. Mereka menuntut transparansi dan perbaikan sistem agar anak-anak tidak lagi menerima makanan yang dianggap tidak layak konsumsi.
Program MBG seharusnya menjadi penopang kesehatan siswa, bukan menjadi ancaman baru. Dugaan pelanggaran SOP dan lemahnya pengawasan di tingkat pelaksanaan kini dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk pihak sekolah dan dinas terkait.
