KBB | INFONESIA.ME // Pemerintahan Bandung Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada Rabu, 26 November 2025, bertempat di Gedung Serbaguna Tangkuban Perahu BPPMP Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, diselenggarakan Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pendirian Koperasi yang diikuti oleh puluhan calon pengurus koperasi dari berbagai kecamatan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, yang meresmikan pendirian 25 koperasi baru, terdiri dari 16 Koperasi PKK dari seluruh kecamatan serta 9 koperasi masyarakat.

Kehadiran koperasi-koperasi baru ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha baru di tingkat desa hingga kecamatan.
Dalam Wawancaranya, Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail menegaskan bahwa fasilitasi pendirian koperasi ini sepenuhnya diprioritaskan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga, khususnya kelompok ibu-ibu PKK.
“Ini bukan koperasi merah putih atau yang di luar itu. Koperasi yang kita resmikan hari ini adalah koperasi pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Ada 16 koperasi PKK yang hadir lengkap dari seluruh kecamatan. Semuanya akan diberikan fasilitas perizinan tanpa biaya, gratis dari Pemerintah Daerah Bandung Barat,” ujar Asep Ismail.

Ia menambahkan bahwa dukungan tidak hanya berhenti pada penerbitan izin. Pemerintah daerah juga menyiapkan program peningkatan kualitas SDM, bimbingan, serta pendampingan yang berkelanjutan agar koperasi dapat berkembang secara profesional.
Sementara itu, Kabid Koperasi Dinas Koperasi & UKM KBB, Aam R. Bahtiar, S.AP., M.KP., menjelaskan bahwa koperasi-koperasi yang difasilitasi merupakan unit usaha produktif yang diarahkan untuk menjadi koperasi produsen.
“Total ada 25 koperasi yang kami fasilitasi. Sebanyak 16 merupakan Koperasi PKK dan 9 lainnya koperasi masyarakat. Mereka kami arahkan menjadi koperasi produsen yang menghasilkan produk unggulan lokal. Hari ini juga kami serahkan akta pendirian koperasi secara simbolis bagi yang sudah lengkap berkasnya,” jelas Aam.
Aam juga menegaskan bahwa setelah pendirian koperasi, dinas akan terus mengawal perkembangan lembaga tersebut melalui bimbingan, pengawasan, dan pelatihan-pelatihan lanjutan.
Program ini diharapkan mampu mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami ingin koperasi-koperasi ini aktif mencari peluang usaha, tumbuh menjadi organisasi yang sehat, dan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi anggota serta lingkungan sekitar,” tambahnya.
Melalui fasilitasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap agar koperasi menjadi pilar ekonomi kerakyatan, mampu menciptakan kemandirian finansial, serta membuka lapangan pekerjaan baru di masyarakat.

Acara berjalan lancar dan penuh antusiasme, terutama dari para pengurus PKK yang siap terlibat dalam pengelolaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah masing-masing.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me





