Bandung Barat | InfoNesia.me // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud sinergi dan kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pembentukan Satgas ini menjadi langkah konkret daerah dalam mendukung dan menyukseskan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan Satgas MBG tersebut berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Satgas dibentuk hingga ke tingkat kewilayahan dengan tujuan memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar gizi dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh BGN.
Asisten Daerah I Pemkab Bandung Barat sekaligus Ketua Satgas MBG KBB, Fauzan Azima, menegaskan bahwa peran Satgas tidak semata-mata sebagai tempat pengaduan masyarakat.
Lebih dari itu, Satgas memiliki fungsi strategis dalam mengawal, memfasilitasi, serta memastikan kualitas pelaksanaan program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima.
“Satgas MBG bukan hanya soal menerima pengaduan. Yang paling utama adalah memastikan program ini berjalan optimal di Bandung Barat, mulai dari kualitas menu, kandungan gizi, hingga ketepatan sasaran penerima sesuai SOP BGN,” ujar Fauzan saat ditemui.
Ia menjelaskan, Satgas MBG bertugas memastikan bahwa menu yang disalurkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memenuhi standar, baik dari sisi kualitas, kandungan gizi, maupun kesesuaian nilai anggaran.
Apabila ditemukan menu yang tidak sesuai ketentuan, termasuk di bawah harga standar Rp10.000, maka Satgas akan segera menindaklanjutinya.
“Setiap pengaduan masyarakat terkait menu MBG atau operasional dapur SPPG yang tidak sesuai SOP akan kami akomodir. Selanjutnya kami lakukan pengecekan langsung ke lapangan, lalu kami sampaikan ke Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) BGN untuk diberikan teguran dan dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Menurut Fauzan, Satgas MBG KBB berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk dengan inspeksi langsung ke dapur-dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Bandung Barat.
“Pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung dapur SPPG untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP BGN, mulai dari ketersediaan instalasi air bersih, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga standar penjamah makanan.
Ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas dinas untuk membantu kepala SPPG menjalankan program MBG secara maksimal,” jelasnya.
Terkait pengaduan masyarakat, Fauzan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan mengenai menu MBG. Seluruh laporan tersebut langsung dibahas bersama KPPG serta para kepala SPPG di Kabupaten Bandung Barat.
“Kami menegaskan agar seluruh dapur segera melakukan pembenahan dan perbaikan menu MBG. Tidak hanya kepala SPPG, KPPG juga telah menyampaikan kepada para mitra agar memperbaiki SOP dan meningkatkan kualitas menu sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat,” katanya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kemungkinan sanksi administratif hingga pidana bagi dapur SPPG yang menyediakan menu di bawah standar, Fauzan menegaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi sepenuhnya berada di bawah BGN.
“Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Satgas MBG di tingkat kecamatan. Setelah diverifikasi, laporan akan diteruskan ke tingkat kabupaten dan selanjutnya ke BGN. Untuk dapur yang tidak patuh atau membandel, sanksi tegas menjadi kewenangan BGN,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kelayakan operasional dapur SPPG, Fauzan menyebutkan bahwa dari total 143 dapur yang telah beroperasi di Kabupaten Bandung Barat, baru 88 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami terus mendorong dapur-dapur SPPG lainnya agar segera memenuhi seluruh standar dan mengurus SLHS. Hal ini penting untuk menjamin keamanan, kesehatan, serta kualitas makanan bagi para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya.
Jurnalis. : Red
Editor. : InfoNesia.me
