Kab.Bandung – Infonesia.me// Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar mengaku sangat prihatin dengan adanya penggembokan gerbang sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang konon dilakukan oleh pengembang perumahan Kopo Lestari
Peristiwa itu diketahui anggota DPRD Cecep Suhendar, setelah pihak pengelola PAUD Angrek mengadukan hal tersebut ke Komisi D DPRD. Cecep pun segera melakukan sidak ke lokasi tempat PAUD Anggrek 11, Jalan Manglid RT 04/RW 11 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Kamis (15/01/2026).
Sidak tersebut dilakukan anggota DPRD Cecep yang didampingi salah satu anggotanya Agus Setiawan untuk memgetahui untuk mengetahui alasan penggembokan dilakukan oleh pengembang.
Menurut Cecep, apapun alasannya sebagai Komisi D yang membidangi pendidikan, ia mengaku sangat prihatin dengan penggembokan PAUD ini. Cecep Suhendar mengaku akan memperjuangkan supaya PAUD tersebut tetap berjalan, sambil akan melakukan komunikasi dengan para pihak terkait untuk memastikan lahan tersebut site plan-nya apa.
Ia akan Komunikasi dengan Komisi C, karena masalah tersebut bukan kewenangannya. Ketika dalam site plan ternyata untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (fasos-fasum) maka tidak bisa dikomersilkan pengembang.
“Kalau dikomersilkan itu pidana, menyalahi site plan yang sudah ditanda tangani. Itu larinya ke sana aja walaupun belum diserah terimakan,” katanya.
Cecep juga menegaskan, Komisi D akan harus melindungi PAUD Anggrek 11 tersebut. Proses belajar mengajar harus terus berjalan. Karena pendidikan ini dilindungi oleh undang -undang , mencardaskan kehidupan anak bangsa, kemudian pemerintahpun mengisyaratkan PAUD ini menjadi wajib.
“Kalau ada yang melarang dengan alasan yang tidak jelas kaitan dengan penggalangan pendidikan maka saya kategorikan itu pidana. Saya akan melindungi proses KBM di PAUD ini,” ujarnya.
Pengelola PAUD Anggrek 11, Kokon Karnama yang dibarengi dua orang guru ibu Novi dan ibu Elah mengaku penggembokan dilakukan sejak hari Jumaat tanggal 09 Januari 2025.
Pasca audensi dengan Komisi C, beberapa waktu lalu, menurut kokon diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan fasum untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pihak Komisi C menyarankan pengurus PAUD jangan dulu meninggalkan lahan tersebut karena sedang dilakukan upaya mencari solusi.
Namun belakangan ini, kata Kokon alasan yang membuat pihak pengembang menggembok lahan tersebut, karena sudah disertifikatkan oleh seseorang.
Sementara itu, di tempat terpisah Evi Ahmad Syamsuridjal Kepala Desa Margahayu Selatan periode 2013 sampai 2023 mengaku, pada masa ia menjabat kepala desa mengajukan lahan yang digunakan PAUD sekarang di jadikan untuk kantor RW 11.
Menurut Evi, lahan tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembang Komplek Perumahan Kopo Lestari. Lahan seluas kurang lebih 10 tumbak, itu sudah bersertifikat a/n Nandar. Sedangkan fasos fasum Perumahan Kopo Lestari sudah ada di paling belakang komplek tersebut.
“Dulu saya yang mengajukan pinjam lahan tersebut untuk kantor RW. Sekarang kantor RW-nya sudah berpindah-pindah. Jadi tidak ada hak PAUD mempertahankan lahan tersebut. Apa lagi yang digunakan yayasan untuk izin operasional PAUD itu yayasan bodong,” katanya.
Namun, dari salah satu sumber yang tidak mau disebut namanya. Ia mengaku tahu persis permasalahan lahan tersebut, bahwa memang lahan itu untuk RTH yang dijanjikan pengembang.
Menurutnya, jika mantan kades menyebut bahwa tak ada hubungannya dengan fasos fasum perumahan, tinggal tanyakan saja kenapa fasos fasum yang ada di perumahan tersebut sekarang sudah dibangunkan rumah atas nama pribadi atau sudah dijual.
“Yang sebagian digunakan untuk kantor perumahan dan yang sebelahnya lagi sudah jadi rumah atas nama pembeli yang sekarang,” kata sumber tersebut.***
Yans.
