Infonesia.me// – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Lemhannas atas berbagai kegiatan strategis yang dilakukan, khususnya melalui Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
TB Hasanuddin menilai kegiatan Lemhannas saat ini memiliki dampak yang signifikan. Ia mengaku pernah menjadi peserta (siswa) Lemhannas sekaligus dosen, sehingga memahami betul dinamika dan kualitas kajian yang dihasilkan lembaga tersebut dari waktu ke waktu.
“Dulu saya pernah menjadi siswa dan juga dosen di Lemhannas. Saat itu, dukungan untuk dosen memang belum sebaik sekarang. Namun kajian-kajian yang kami lakukan selalu dibekali survei sosial, bahkan turun ke daerah selama hampir satu bulan untuk memastikan kajian benar-benar relevan dengan kondisi lapangan,” ujar TB Hasanuddin, pada Senin (19/01/2026).
Menurutnya, pendekatan riset mendalam seperti itu perlu terus dipertahankan dan dikompilasikan agar menghasilkan kajian yang bermutu tinggi. Ia menegaskan, Lemhannas tidak boleh kalah kualitas dengan fakultas atau universitas lain, mengingat di dalamnya terdapat puluhan jenderal, profesor, dan pakar dari berbagai bidang.
“Atas dasar itu, saya mendukung jika ke depan ada penambahan anggaran, khususnya untuk memperkuat kajian strategis. Ini penting agar hasil kajian Lemhannas benar-benar solid dan bermanfaat bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti isu aktual terkait pemilu langsung dan tidak langsung. Ia mendorong agar persoalan tersebut dijadikan bahan kajian utama Lemhannas secara serius, objektif, dan mendalam tanpa keberpihakan politik.
“Biarkan dialog itu berjalan terbuka dan jujur. Jangan dilihat dari partai ini atau partai itu. Masyarakat harus diberi ruang untuk menilai hasil kajiannya secara objektif,” katanya.
Selain itu, TB Hasanuddin turut menyinggung persoalan kelembagaan Bakamla yang menurutnya sejak era Bakorkamla hingga kini masih menghadapi perdebatan terkait kewenangan dan peran antarinstansi, termasuk dengan kementerian dan aparat penegak hukum lain.
“Saya masih mendengar diskusi yang kadang nyinyir soal peran Bakamla, baik dari kementerian kelautan maupun unsur lain. Ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang kuat,” ujarnya.
Ia pun mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Keamanan Laut agar fungsi dan tugas Coast Guard Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak lagi diperdebatkan.
TB Hasanuddin juga mengkritisi masuknya sejumlah ketentuan sensitif dalam omnibus law, termasuk soal izin swasta asing memproduksi senjata di Indonesia yang dinilainya berbahaya dan membingungkan.
“RUU Keamanan Laut harus berdiri kuat, tidak semrawut. Tupoksi coast guard harus jelas, melibatkan seluruh komponen kementerian terkait, bahkan unsur kejaksaan, tetapi bukan TNI. Semua harus dilepas dari tupoksi lama dan fokus pada tugas coast guard,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kondisi keamanan laut Indonesia semakin kompleks dan memanas, sehingga membutuhkan solusi komprehensif dan segera untuk menjaga kedaulatan serta keamanan negara.
Yans.
