Bandung Barat| InfoNesia.me // Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Golkar, Asep Miftah Sofwan, S.Ag, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas serta penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung HBs Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1/2025).
Dalam paparannya, Asep Miftah Sofwan menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan kali ini turut diisi dengan materi pendidikan politik kepada masyarakat, bekerja sama dengan mitra perbankan.
Menurutnya, pendidikan politik menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
“Hari ini, penentu arah kepemimpinan ada di tangan masyarakat, karena sistem yang berlaku adalah pemilihan langsung. Maka masyarakat perlu dibekali perspektif demokrasi yang berkualitas, agar mampu memilih pemimpin secara teliti dan seksama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam menentukan pilihan, masyarakat harus mengedepankan integritas calon pemimpin, disertai kompetensi, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap rakyat.
“Ketika integritas itu sudah tampak dalam diri figur yang dipilih, insya Allah hasil pemilihannya pun akan berkualitas. Dari situ akan lahir pemimpin yang amanah, profesional, dan memiliki rasa memiliki yang besar terhadap masyarakat,” tambahnya.
Menurut Asep, kualitas demokrasi yang baik akan berdampak langsung pada karakter kepemimpinan di semua tingkatan. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi sehat diyakini mampu bekerja secara profesional, penuh tanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung wacana perubahan sistem pemilu, termasuk kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut, kata dia, muncul sebagai respons atas membengkaknya anggaran pemilu serta dampak sosial yang kerap timbul akibat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat.
“Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, tentu dari sisi anggaran akan jauh lebih efisien. Selain itu, potensi disharmonisasi sosial akibat perbedaan pilihan politik di masyarakat juga bisa diminimalisir,” jelasnya.
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa pihaknya di Komisi I DPRD KBB masih terus mencermati dan mengkaji secara mendalam kemungkinan penerapan sistem tersebut, termasuk kesiapan infrastruktur dan regulasi pendukung apabila benar-benar diberlakukan pada pemilu mendatang.
Tak hanya soal demokrasi, Asep juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang sebagian besar wilayahnya rawan bencana. Ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah antisipatif menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan kerap terjadi.
Menurutnya, rentetan bencana, termasuk kejadian longsor di wilayah Pasirlangu, harus menjadi alarm serius bagi semua pihak.
“Ini pelajaran yang sangat berharga. Kita hidup di daerah yang rawan bencana. Karena itu, pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus bergandengan tangan melakukan upaya preventif agar dampak bencana bisa diminimalisir,” tegasnya.
Ia berharap ke depan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan warga dalam membangun sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan, sehingga keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Asep Miftah Sofwan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya demokrasi yang bermartabat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah, demi terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang aman, tangguh, dan sejahtera.
Jurnalis. : Red
Editor. : InfoNesia.me
