Bandung Barat | InfoNesia.me// Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi dan keselamatan jalan melalui perencanaan program yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Moch. Ridwan Evi, BE., S.Sos., M.M, menyampaikan bahwa pelaksanaan program kerja ke depan dibagi dalam beberapa sektor utama, yakni bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang teknis sarana prasarana, serta pengelolaan perlengkapan keselamatan jalan.
Menurutnya, dari berbagai program yang dijalankan, masyarakat paling banyak menaruh perhatian pada pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemasangan rambu lalu lintas.
Kedua fasilitas ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan serta kenyamanan mobilitas warga.
Ridwan menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan PJU maupun rambu harus melalui mekanisme pengajuan proposal resmi dari pemerintah desa kepada dinas terkait.
Ia menekankan batas waktu pengajuan maksimal bulan Agustus, agar proses verifikasi lapangan dapat dilakukan pada September dan masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Kami minta usulan disampaikan sebelum Agustus supaya bisa diverifikasi dan dicatat dalam perencanaan anggaran. Kalau lewat, tentu tidak bisa langsung direalisasikan karena harus menunggu siklus berikutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi secara teknis, termasuk pengecekan kondisi badan jalan, ketersediaan bahu jalan, status kewenangan jalan (desa atau kabupaten), serta rencana pembangunan di lokasi tersebut. Hal ini penting agar pembangunan fasilitas tidak sia-sia.
“Jangan sampai PJU atau rambu sudah dipasang, beberapa bulan kemudian jalan dilebarkan atau dibangun ulang. Itu pemborosan anggaran. Karena itu lokasi harus benar-benar clear sebelum kami realisasikan,” tegas Ridwan.
Dishub juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta pemerintah desa agar perencanaan infrastruktur berjalan selaras.
Sinkronisasi lintas sektor dinilai penting karena pembangunan jalan, drainase, maupun pelebaran jalur seringkali memengaruhi kebutuhan fasilitas lalu lintas.
Dalam pelaksanaan program, Dishub menerapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kondisi kesiapan lokasi dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
Jalan kabupaten umumnya menjadi prioritas utama, disusul jalan desa yang telah memenuhi persyaratan teknis.
“Target kami sebenarnya semua jalan, baik kabupaten maupun desa, bisa terpasang PJU dan rambu. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu kami susun prioritas agar anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan program. Desa diharapkan melakukan pengecekan awal terhadap kondisi jalan dan memastikan tidak ada rencana pembangunan lain yang akan mengubah struktur jalan dalam waktu dekat.
Dengan perencanaan matang, Dishub Bandung Barat optimistis pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberi manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial di wilayah Bandung Barat.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
