BANDUNG BARAT | InfoNesia.me // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (29/6/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para tamu undangan lainnya.
Adapun rangkaian agenda rapat paripurna meliputi pembukaan, penyampaian Nota Pengantar LPPA Tahun Anggaran 2025, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPPA, jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, pembacaan doa, hingga penutupan.
Dalam sambutannya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil menjaga stabilitas dan kinerja keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi APBD yang mencapai 98,58 persen, dengan total pendapatan daerah menembus angka Rp3,39 triliun.
“Penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah yang berasal dari rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jeje.
Bupati menjelaskan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat terealisasi sebesar Rp3.394.853.479.480 atau 98,58 persen dari target sebesar Rp3.443.659.170.878.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3.267.407.817.371 atau sebesar 92,77 persen dari pagu anggaran Rp3.521.890.135.318.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat terus berjalan secara optimal dan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah berubahnya posisi APBD dari proyeksi defisit sebesar Rp78,23 miliar menjadi surplus sebesar Rp127,44 miliar.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp205,67 miliar atau naik lebih dari 162 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi neraca keuangan, total aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,059 triliun atau meningkat 3,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, total kewajiban pemerintah daerah mengalami penurunan menjadi Rp25,31 miliar, sementara total ekuitas meningkat menjadi Rp5,033 triliun.
Meskipun terdapat tekanan pada pendapatan operasional yang mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih mampu membukukan surplus operasional sebesar Rp274,40 miliar.
Selain itu, arus kas bersih pemerintah daerah juga mengalami penguatan hingga mencapai Rp127,43 miliar dengan saldo akhir kas sebesar Rp205,67 miliar.
Prestasi membanggakan lainnya yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut adalah kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diterima pada 9 Juni 2026.
Raihan opini WTP tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Bupati Jeje Ritchie Ismail berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Keberhasilan ini bukan hanya capaian pemerintah daerah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan dukungan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah, menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran demi terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang maju, amanah, dan sejahtera.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
