Bandung | InfoNesia.me // Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Asep Syamsudin, S.Ag. menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 , bertempat di Saung Panyaungan Jalan Raya Soreang – Banjaran, Kamis ( 17/9/2026) Acara dihadiri jajaran Pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung beserta kader-kader PKB se Wilayah Kabupaten Bandung.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, perencanaan, serta kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan, kegiatan pengawasan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan pengawasan itu, H. Asep Syamsudin menyerap berbagai informasi, aspirasi, dan masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan publik serta program pembangunan yang berlangsung di daerah. Pengawasan dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan tujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Asep Syamsudin menjelaskan bahwa, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga berkewajiban mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.” Ujarnya.
Setiap program pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan skala prioritas masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan program juga harus disertai keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas.” Tambahnya.
Menurutnya, pengawasan ini penting dilakukan untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Keterlibatan publik diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.” Pungkasnya.
Jurnalis. : Andri
Editor. : infoNesia.me
