BandungBarat, Info-Nesia.me // Pada Selasa, 22 Oktober 2024, Koalisi 6 Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendatangi Kantor Bawaslu KBB di Kompleks Permata Cimahi.
Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa ini, menuntut tindakan tegas atas dugaan keterlibatan oknum ASN dan aparat desa dalam politik praktis pada Pilkada KBB 2024.
Aksi ini berawal dari audiensi yang dilakukan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di mana 209 buruh mempertanyakan langkah Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Buruh menilai Bawaslu KBB tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu.
Buruh Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Politik
Koordinator Koalisi 6 Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat, menyampaikan keprihatinan atas banyaknya pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan aparat desa dan ASN dalam politik praktis.
Menurut Dede, hingga kini belum ada langkah nyata dari Bawaslu untuk menangani masalah ini, meskipun isu tersebut telah ramai di media massa.
“Ramainya pemberitaan soal dugaan keterlibatan aparat desa dan ASN dalam politik praktis membuat kami prihatin. Kami ingin tahu, sejauh mana tindak lanjut dari Bawaslu,” ujar Dede.
Desakan kepada Bawaslu untuk Proaktif
Dede mendesak Bawaslu KBB agar tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
Ia menuntut agar Bawaslu lebih proaktif dalam menangani dugaan pelanggaran, terutama yang sudah viral di media sosial dan media massa.
“Jika Bawaslu terus diam, mereka hanya seperti macan ompong. Kami tak segan memberi rapor merah jika mereka tak segera bertindak,” tegasnya.
Buruh Desak Libur Pemilu Dipatuhi Perusahaan
Selain soal keterlibatan ASN dan aparat desa, Koalisi 6 Serikat Pekerja juga mengungkapkan pelanggaran lain, yakni perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya pada hari pencoblosan.
Meskipun hari pemilu sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional, beberapa perusahaan tetap mempekerjakan buruh dengan sistem shift.
“Kami mendesak Bawaslu agar segera menerbitkan surat edaran kepada perusahaan untuk memastikan pekerja diliburkan pada hari pencoblosan,” ujar Dede.
Bawaslu KBB Siapkan Tindakan: Tim Cyber dan Koordinasi dengan Disnakertrans
Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah, merespons tuntutan buruh dengan menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Cyber untuk memantau pelanggaran politik di media sosial hingga ke tingkat kecamatan.
Setiap dugaan pelanggaran akan dipilah dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Kami tindak lanjuti setiap dugaan pelanggaran yang masuk, terutama yang dilaporkan melalui media sosial,” jelas Riza.
Terkait masalah hari libur pemilu, Riza menambahkan bahwa Bawaslu akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB.
Kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memastikan hak pilih para pekerja terpenuhi.
Kesimpulan
Unjuk rasa buruh di depan Kantor Bawaslu KBB memperlihatkan desakan kuat terhadap lembaga tersebut agar lebih tegas dalam menjalankan tugasnya.
Dugaan keterlibatan ASN dan aparat desa dalam politik serta masalah hak libur pemilu bagi buruh menjadi isu yang harus segera ditangani demi menjaga integritas pemilu di KBB.(**)
