Bandung Barat | InfoNesia.me // Keterbatasan pasokan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dari pemerintah pusat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat menerapkan pola layanan berbasis skala prioritas.
Langkah ini diambil agar kebutuhan administrasi warga, khususnya yang bersifat mendesak, tetap dapat terlayani secara optimal.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si, menjelaskan bahwa pada pekan lalu pihaknya menerima sekitar 2.000 keping blangko yang harus dibagi untuk melayani 16 kecamatan, layanan Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan jemput bola, serta mobil pelayanan keliling.
“Jumlah ini tentu masih sangat terbatas. Karena itu kami melakukan pemetaan dan menetapkan prioritas, terutama bagi warga yang datang langsung, keperluan rumah sakit, BPJS, pelajar, serta kasus darurat lainnya,” ujar Hendra.
Ia menegaskan, layanan tidak pernah ditutup untuk masyarakat. Namun, dengan kondisi blangko yang minim, Disdukcapil harus mendahulukan pencetakan KTP bagi pemohon yang benar-benar membutuhkan segera, seperti pasien rumah sakit, peserta BPJS, pemula (pelajar), serta perubahan elemen data yang bersifat mendesak.
Sementara itu, permohonan akibat KTP rusak atau hilang yang tidak bersifat darurat terpaksa ditunda sementara hingga pasokan kembali normal.
Mulai pekan ini, Disdukcapil juga mendistribusikan 30 keping blangko per kecamatan agar layanan di wilayah tetap berjalan dan masyarakat tidak harus bolak-balik ke kantor kabupaten.
“Kami ingin warga tidak diombang-ambing. Kecamatan kami perkuat agar bisa melayani kebutuhan darurat lebih dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Selain layanan kecamatan, Disdukcapil Bandung Barat juga mengoperasikan layanan offline di MPP Bale Pare serta mobil pelayanan keliling, sekaligus tetap membuka jalur online.
Namun kembali ditegaskan, seluruh layanan saat ini mengikuti skema prioritas karena keterbatasan blangko.
Hendra juga mengungkapkan bahwa saat ini Disdukcapil hanya menerima sekitar 50 keping per hari hingga Rabu, sembari menunggu pengambilan blangko berikutnya ke Jakarta.
Pengadaan nasional sendiri diperkirakan baru kembali normal paling cepat pada Februari 2026.
“Pengadaan dari pusat itu sekitar 22 juta keping untuk seluruh Indonesia. Jadi memang semua daerah merasakan dampaknya,” jelasnya.
Sebagai solusi alternatif, Disdukcapil mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini mulai diterima di berbagai layanan publik, termasuk perbankan dan Samsat.
Meski demikian, pihaknya tetap memahami bahwa tidak semua warga memiliki gawai atau akses digital, sehingga pelayanan manual tetap berjalan.
“Kami tetap hadir untuk masyarakat, terutama lansia dan warga pelosok. Ini bukan soal berpihak atau tidak, tapi bagaimana melayani dengan adil di tengah keterbatasan,” tegas Hendra.
Ia juga memastikan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan para camat dan kepala desa agar informasi tersampaikan dengan baik kepada warga, sekaligus mencegah kesalahpahaman terkait antrean dan waktu pelayanan.
“Mohon masyarakat bersabar. Kami terus berupaya maksimal, dan begitu stok kembali normal, layanan akan kembali seperti biasa dengan distribusi hingga 6.000–8.000 keping per periode,” pungkasnya.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
