Bandung Barat | InfoNesia.me // Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan responsif terus didorong oleh jajaran legislatif. Salah satunya ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Golkar, Asep Miftah Sofwan, yang melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut digelar di wilayah Jalan Raya Purwakarta Km 3, Kampung Warung Awi, RT 01 RW 07, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada pukul 14.00 WIB.
Fokus utama pengawasan kali ini menitikberatkan pada pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen penting lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam suasana penuh keakraban, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan karang taruna.
Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan masih sangat kuat dan relevan.
Dalam sambutannya, Asep Miftah Sofwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari komitmen wakil rakyat untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Pertemuan ini adalah bagian dari silaturahmi sekaligus bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan administrasi seperti KTP dan KK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Saguling, dirinya memiliki kewajiban moral dan politik untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan monitoring ini turut melibatkan tim dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta awak media lokal yang ikut mengawal transparansi jalannya kegiatan.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka ruang publik untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Asep berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
Ia juga mengajak warga untuk tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan yang menjadi hak dasar setiap warga negara.
Dengan pendekatan langsung ke masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Tahun Anggaran 2026 pun diharapkan menjadi momentum perbaikan kualitas layanan publik di Kabupaten Bandung Barat secara menyeluruh.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan