Bandung Barat| InfoNesia.me // Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Jumat (23/1/2026), bertempat di RM Pilemburan, Gadobangkong.
Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola dan pimpinan LKP dan LPK se-Kabupaten Bandung Barat, serta dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pelatihan kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
Koordinasi dan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga pelatihan dengan instansi terkait, memperjelas aspek perizinan LKP dan LPK, meningkatkan pembinaan serta pemahaman regulasi kelembagaan, mendorong peningkatan mutu layanan pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta menjalin kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pelatihan kerja di Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Eri Tri Kurniadi, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai HIPKI telah berperan aktif sebagai motor penggerak dalam membantu lembaga-lembaga pelatihan agar semakin tertata dari sisi perizinan, program, hingga kualitas kerja.
“Alhamdulillah, melalui kegiatan ini ke depan perizinan dan ragam program LKP dan LPK bisa semakin baik. HIPKI, di bawah kepemimpinan Ibu Ros, sangat proaktif mendampingi lembaga agar meningkat dari sisi kualitas program dan kinerja, sehingga mampu membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki keterampilan menjadi lebih ahli,” ujarnya.
Menurut Eri, keberagaman rumpun pelatihan yang ada di LKP dan LPK mulai dari menjahit, otomotif, komputer, tata boga, hingga berbagai bidang lainnya menjadi potensi besar dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Sementara itu, Utar, Koordinator Khusus Cimahi–KBB, menuturkan bahwa kegiatan ini sangat dinantikan oleh para pengelola kursus. Materi yang disampaikan oleh dinas terkait dinilai memberikan kejelasan, khususnya mengenai legalitas dan perizinan lembaga, sehingga lembaga kursus memiliki payung hukum yang sah dan diakui pemerintah.
“Alhamdulillah antusiasme peserta sangat tinggi. Dengan adanya izin resmi, lembaga kursus dapat menjalankan visi dan misinya secara tertib dan profesional, termasuk dalam pelatihan mengemudi dan bidang lainnya,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ujang Hidayat, Owner So Education Japan Center Indonesia yang berlokasi di Desa Citapen. Ia menilai kegiatan ini sangat membantu, terutama bagi LPK yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti Jepang.
“Banyak wawasan baru yang kami dapatkan, khususnya terkait perizinan melalui OSS, Disnaker, hingga prosedur pembangunan sarana pelatihan. Ini penting bagi kami sebagai lembaga pengirim tenaga kerja ke Jepang yang harus memenuhi kelengkapan dokumen sesuai aturan pemerintah,” jelasnya.
Ujang berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin, mengingat regulasi pemerintah yang terus berkembang.
Ia juga mengungkapkan rencana ke depan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses seleksi tenaga kerja, sebagai langkah konkret menekan angka pengangguran dan mendorong lahirnya pengusaha muda di Bandung Barat.
Di sisi lain, Rostiawati, selaku panitia penyelenggara, menegaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman terkait sistem perizinan baru bagi LKP dan LPK.
“Kami sengaja mengundang dinas-dinas terkait agar memberikan arahan langsung bagaimana proses perizinan yang baik dan benar. Tujuan kami sederhana, agar legalitas LKP dan LPK tidak dipersulit dan dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Rosdin menambahkan, lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan singkat berbasis praktik.
Dengan sinergi yang kuat antara HIPKI, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan, diharapkan kualitas SDM Bandung Barat semakin meningkat dan mampu bersaing di dunia kerja.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
