INFONESIA.ME|Bandung Barat // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Musyawarah Penyusunan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026.
Dalam forum Musrenbang RKPD 2026 yang digelar di Ballroom Mason Pine Lodge, Kota Baru Parahyangan, Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Senin 05/05/2025.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memaparkan berbagai program prioritas serta strategi pelaksanaannya secara terbuka.
Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan partisipatif, Musrenbang kali ini bukan sekadar schedule tahunan, namun menjadi titik temu antara harapan masyarakat dan arah pembangunan lima tahunan.
Dalam wawancara khusus di sela-sela acara, Bupati Jeje menegaskan bahwa fokus utama pembangunan 2026 akan menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus utama kita adalah meningkatkan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” tegas Bupati Jeje. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan desa, peningkatan akses air bersih untuk pertanian, serta pelayanan kesehatan berupa satu tenaga kesehatan dan satu fasilitas kesehatan di setiap desa, menjadi ujung tombak pembangunan tahun akan datang.
“Ini bukan hanya program fisik, tapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam menjawab kekhawatiran akan program yang hanya berakhir sebagai wacana, Jeje mengungkapkan bahwa Pemkab telah menyiapkan sistem pengawasan berbasis information yang ketat, termasuk pelibatan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak. Evaluasi triwulanan juga akan dilakukan agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan, Pemkab Bandung Barat mengandalkan program intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami mempunyai program pemberian susu dan telur tanpa biaya bagi ibu menyusui. Disisi berbeda, pemberdayaan UMKM, insentif petani, serta jaminan sosial bagi RT, RW, Linmas, dan kader PKK menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Terkait wacana makan siang tanpa biaya di sekolah yang digaungkan pemerintah pusat, Jeje memastikan kesiapan daerah untuk mengawal program tersebut.
“Kami sedang menghitung kapasitas anggaran dan menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta agar program ini sepertinya tidak hanya berjalan, tapi juga berkelanjutan dan bergizi,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah akan menjadi konsentrasi utama memberi dorongan untuk program tersebut.
Untuk memastikan proses pembangunan berlangsung transparan dan akuntabel, Pemkab Bandung Barat mengusung prinsip keterbukaan.
“Kita dorong tata kelola yang profesional dan terbuka. Semua proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, akan dipublikasikan dan bisa diawasi publik,” kata Jeje.
Ia menyebutkan, seluruh proses perencanaan telah terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang dipantau langsung oleh provinsi Jawa Barat, Kemendagri, dan KPK.
Bupati Jeje juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penyusunan RKPD 2026 adalah menyinergikan usulan masyarakat dengan visi besar daerah dan keterbatasan anggaran.
“Kita harus segera mampu mengharmonisasikan antara aspirasi masyarakat, arah RPJMD, dan kemampuan anggaran yang terbatas. Tapi dengan musrenbang ini, kita punya ruang untuk menyatukan itu semua,” ucapnya.
Menanggapi keluhan warga di daerah terpencil soal akses jalan dan web, Jeje menyebutkan hal itu masuk dalam prioritas pembangunan. “Kami dorong peningkatan infrastruktur jalan desa dan konektivitas virtual dengan cara kerja sama dengan supplier untuk memperluas jaringan ke wilayah blankspot,” katanya.
Disisi berbeda, pembangunan yang berwawasan lingkungan juga mendapat porsi tersendiri. “Keberlanjutan lingkungan adalah prinsip yang tak dapat ditawar. Kami punya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta perlindungan sumber daya air dan ruang terbuka hijau,” ujar Jeje.
Lebih jauh, Bupati Jeje menegaskan bahwa visi ‘AMANAH’ bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang dijalankan secara nyata. “Kami ingin pembangunan di Bandung Barat ini sepertinya tidak hanya maju secara fisik, tapi juga agamis, adaptif, nyaman ditinggali, mendengar aspirasi rakyat, dan menjaga keharmonisan sosial,” ungkapnya.
Menutup wawancara, Jeje menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan.
“Kami membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Lewat discussion board warga, laporan terbuka, mencapai penggunaan teknologi informasi. Kita ingin masyarakat bukan hanya jadi penerima manfaat, tapi juga pengawas aktif pembangunan,” pungkasnya.
Wartawan : Red
Editor : Infonesia. me
