KAB. BANDUNG -InfoNesia.me// Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Rapat Koordinasi Khusus Penanganan Banjir, Antisipasi Kemarau Panjang, serta Penanganan Sampah dan Limbah di wilayah Kabupaten Bandung di Gedung Mohammad Toha, Soreang, pada Selasa (09/06/2026).
Rapat tersebut dipimpin Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung,Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, unsur Forkopimda, para camat, pimpinan Satgas Citarum Harum, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, bupati yang akrab disapa KDS tersebut menyebut sekitar 90 persen wilayah terdampak banjir di Bandung Raya berada di Kabupaten Bandung. Ia juga menyoroti sejumlah informasi terkait banjir yang beredar di media sosial dan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sepuluh kejadian banjir yang viral di media sosial sebagian tidak sesuai fakta dan belum melalui pemetaan yang benar,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah wilayah yang masih menjadi titik rawan banjir meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Banjaran, Margahayu, Rancaekek, Arjasari, Ciparay, Baleendah, dan Ibun. Kondisi tersebut dipicu oleh limpasan Sungai Cidawolong dan Sungai Citarik serta masih minimnya kolam retensi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bandung terus memperkuat kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Selain membangun kolam retensi, penanganannya juga melibatkan pentaheliks antara masyarakat, pengusaha, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan,” katanya.
Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait menghasilkan dukungan pembangunan 30 titik kolam retensi. Dari jumlah tersebut, 11 kolam retensi telah selesai dibangun.
“Dari 30 kolam retensi, 11 unit sudah selesai. Di Tegalluar tersedia lahan sekitar 130 hektare dengan lima titik kolam retensi,” jelasnya.
Selain pembangunan kolam retensi, Pemkab Bandung juga memprioritaskan penataan sempadan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Bersama BBWS Citarum, berbagai langkah penanganan telah disiapkan, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, hingga penertiban bangunan dan jembatan yang menghambat aliran sungai.
KDS menyebut sembilan kecamatan telah membentuk pola kolaborasi pentaheliks dalam penanganan lingkungan. Ke depan, pola serupa akan diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank BJB, pelaku usaha, perusahaan panas bumi, APINDO, dan mitra lainnya.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp48 miliar untuk penataan Danau Tegalluar sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Selain itu, kementerian terkait juga menyetujui anggaran sebesar Rp334 miliar untuk perbaikan daerah irigasi dan sektor pertanian.
Pada kesempatan yang sama, KDS juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung. Saat ini, volume sampah mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang mampu tertangani baru sekitar 200 ton per hari.
“Ini menjadi fokus utama karena banjir juga banyak dipicu oleh sampah,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkab Bandung berencana membangun 14 titik TPS3R baru. Sementara itu, dari 174 TPS3R yang telah ada, sebagian di antaranya tidak lagi beroperasi secara optimal.
“Saya berharap para camat mendata dan mengaktifkan kembali TPS3R yang terbengkalai,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai, KDS juga menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk membawa tumbler saat beraktivitas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, PDAM Tirta Raharja diminta mendukung penyediaan fasilitas air minum isi ulang.
Selain itu, pengembangan bank sampah akan diperkuat melalui kerja sama dengan Koperasi Merah Putih. Dunia usaha juga didorong mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung penanganan banjir dan sampah.
Menghadapi potensi kemarau panjang berdasarkan prakiraan BMKG, Pemkab Bandung juga meminta PDAM menyiapkan cadangan air bersih di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air. Pemetaan daerah rawan kekeringan serta perbaikan jaringan irigasi menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.
“Saya instruksikan para camat aktif menangani banjir dan sampah. Jangan lempar tanggung jawab. Koordinasikan dengan Satgas Citarum Harum. TPS3R harus berjalan, bank sampah harus optimal. Kita tidak bisa berlama-lama karena kondisi sungai sudah penuh,” tegasnya.
KDS menegaskan bahwa keberhasilan penanganan banjir dan sampah membutuhkan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, transparansi program dan pembiayaan menjadi kunci agar seluruh upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia optimistis langkah kolaboratif yang telah dibangun mampu mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan di Kabupaten Bandung, termasuk di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan penanganan sampah melalui penyusunan regulasi yang lebih kuat.
“Saya berharap bupati segera membuat Perbup dan Perda tentang pengelolaan sampah, termasuk pengaturan sanksinya,” ujarnya.
Yans.
Tinggalkan Balasan