Bandung Barat | InfoNesia.me // Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai PKS, H. Muhamad Mahdi Idris, S.Pd., menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Aula PKS, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1/2025), dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir.
Dalam sambutannya, H. Muhamad Mahdi Idris menyampaikan rasa syukur atas antusiasme warga terhadap program P3D yang dinilainya sebagai terobosan baru dalam sistem pengawasan pemerintahan.
“Alhamdulillah, respons masyarakat luar biasa. Selama ini fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh anggota DPRD, namun sekarang masyarakat juga dilibatkan langsung. Ini membuat warga merasa dihargai dan diakui perannya dalam membangun Bandung Barat,” ujarnya.
Menurutnya, P3D menjadi prototipe model pengawasan partisipatif yang diharapkan dapat terus dikembangkan dan didokumentasikan secara matang, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi hingga nasional.
Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat justru membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan edukatif, bukan konfrontatif.
“Kalau biasanya pengawasan itu identik dengan demo, sekarang justru menjadi ruang pembelajaran bersama. Masyarakat bisa menyaksikan langsung kinerja dinas, bahkan ikut praktik penanganan kebakaran rumah tangga, seperti kebocoran gas. Ini nyata manfaatnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahdi Idris juga menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas program, melainkan melakukan relokasi anggaran sesuai skala prioritas.
“Efisiensi itu bukan mengurangi anggaran, tapi memindahkan anggaran dari yang tidak urgent ke yang lebih mendesak, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada program yang terbengkalai hanya karena salah tafsir,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa kondisi anggaran saat ini cukup terbatas, namun meminta seluruh perangkat daerah tetap bekerja maksimal. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami tidak ingin dinas-dinas terhambat karena keterbatasan anggaran. Kalau itu menyangkut kebutuhan masyarakat, DPRD siap mendorong dan memperjuangkannya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi Idris juga menyinggung persoalan lingkungan dan bencana alam yang belakangan terjadi di wilayah Bandung Barat, termasuk di kawasan Cisarua. Ia menilai perlu adanya kajian mendalam terkait perubahan fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana.
“Ini bukan persoalan baru. Kita harus evaluasi bersama, mana lahan yang boleh dialihfungsikan dan mana yang harus dijaga. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait sudah mulai melakukan kajian penyebabnya,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memiliki kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, sekaligus menekankan pentingnya edukasi agar pembangunan tetap seimbang dengan kelestarian alam.
Program P3D sendiri dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat. Mahdi Idris berharap model pengawasan partisipatif ini dapat menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
“Ini adalah pelajaran berharga. Ketika semua pihak terlibat, insyaallah pembangunan akan berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Jurnalis. : Red
Editor. : InfoNesia.me
