INFONESIA.ME |bandung Barat // Pada Tanggal 11 Juni 2025 Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong Bupati Jeje Ritchie ismail segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB.
Pasalnya, ditemukan tumpukan barang hasil pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun anggaran 2024 senilai lebih dari Rp10 miliar yang diduga belum dimanfaatkan.
Temuan ini mencuat setelah adanya pemindahan barang besar-besaran dari gedung baru DPRD KBB ke gedung lama Sekretariat DPRD, pasca perpindahan resmi sekretariat ke kantor barunya pada 2 Juni 2025 lalu.
Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid, yang akrab disapa Guras, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi timnya, barang-barang tersebut diduga kuat merupakan hasil PBJ 2024 Disnaker KBB yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (BanGub).
“Barang-barang itu diperuntukkan untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker KBB. Tapi yang menjadi janggal, hingga kini belum ada gedung BLK maupun SDM (trainer) yang disiapkan di wilayah Bandung Barat,” ujar Guras.
Adapun barang yang ditemukan terdiri dari 55 item, antara lain alat sablon, mixer bakery, pencetak bakso, komputer animasi, mesin las, motor roda dua, hingga motor peraga.
Guras menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan keuangan dan kegiatan oleh oknum pejabat di lingkungan Disnaker. Ia menyayangkan pengadaan barang dilakukan sebelum infrastruktur BLK dan SDM disiapkan.
“Jika barang-barang ini tidak segera digunakan, akan mengalami penyusutan nilai. Padahal Bandung Barat sangat membutuhkan BLK untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.
LAKI-KBB juga menyoroti potensi penyimpangan dalam PBJ yang tidak berdasarkan kebutuhan riil, dan mencurigai praktik serupa terjadi di dinas lain.
“Kami sudah mengantongi informasi A1 bahwa Bupati Jeje tidak pernah mengintervensi proses PBJ. Maka dari itu, kami akan terus mengawal dan menyampaikan setiap temuan. Ada dugaan oknum tertentu menggunakan nama Bupati untuk memenangkan tender,” tegas Guras.
LAKI-KBB akan fokus mendalami aspek legalitas penyedia barang, termasuk melalui verifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan dalam proses PBJ. Selain itu, Guras juga mengusulkan agar gedung lama Sekretariat DPRD KBB dialihfungsikan menjadi gedung BLK demi efisiensi dan percepatan manfaat.
“Bupati Jeje sudah menunjukkan komitmen dalam membenahi kinerja OPD. Ini harus dioptimalkan dengan menindak tegas oknum yang masih mempermainkan Kebijakaan Bupati,” pungkas Guras.
Jurnalis : Red
Editor : InfoNesia. me
