Kab. Bandung -InfoNesia.me// Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menyoroti keluhan warga terkait perubahan data desil yang berdampak pada terhentinya sejumlah bantuan sosial. Hal itu mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di GOR Cangkuang, Kampung Neglasari, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Selasa, 15/09/2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cikancung. Pertemuan itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan sosialisasi mengenai fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Hj Tia Fitriani mengatakan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah perubahan desil secara tiba-tiba sehingga memengaruhi akses warga terhadap bantuan sosial.
“Alhamdulillah hari ini saya hadir di acara pengawasan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari dua kecamatan, Cikancung dan juga Rancaekek,” kata Tia.
Menurut hj Tia, perubahan data desil menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi ekonomi sulit. Ia menerima laporan mengenai warga yang sebelumnya masuk kelompok desil rendah, tetapi kemudian mengalami perubahan data hingga masuk desil lebih tinggi.
“Ada beberapa hal yang memang disampaikan sebagai aspirasi yaitu kegelisahan masyarakat tentang desil yang tiba-tiba berubah,” ujarnya.
Hj Tia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian pemerintah. Sebab, perubahan data dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan penerimaan bantuan bagi keluarga yang masih membutuhkan.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah lanjut usia yang hidup sendiri dan berada dalam keterbatasan ekonomi. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya lansia yang masih mengontrak rumah, bahkan tinggal di tempat yang tidak layak huni, tetapi mengalami penghentian bantuan setelah perubahan data desil.
“Banyak juga lansia yang sudah papa, sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, rumah pun masih mengontrak bahkan tidak layak huni,” tutur Tia.
Karena itu, Tia meminta pemerintah memberi perhatian khusus terhadap persoalan pemutakhiran data tersebut. Ia juga mendorong pemerintah membuka akses pengaduan yang mudah dipahami masyarakat.
“Ini mohon menjadi perhatian dari pemerintah. Pak KDM, Pak Gubernur, Pak Bupati, tolong ini menjadi perhatian khusus karena desil ini sangat meresahkan,” katanya.
Selain pemerintah daerah, Tia berharap anggota DPR RI ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak perubahan data. Menurutnya, masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan perlu memperoleh haknya sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Tia menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki ruang untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat perubahan data desil yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Namun, ia menilai sosialisasi mengenai mekanisme tersebut masih perlu diperkuat.
“Solusinya memang sekarang ada upaya bahwa masyarakat ini bisa melakukan penyanggahan tentang desil yang berubah,” jelasnya.
Namun, lanjut Tia, persoalan muncul karena sebagian masyarakat belum mengetahui tata cara dan tempat untuk menyampaikan sanggahan.
“Masalahnya tata caranya ini tidak tersosialisasikan, sehingga masyarakat tidak paham harus ke mana mereka mengadu,” tambahnya.
Karena itu, ia berkomitmen ikut menyuarakan persoalan tersebut agar masyarakat memahami jalur pengaduan dan dapat memperjuangkan haknya sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cikancung, Aep Saepulloh, mengapresiasi kegiatan pengawasan yang dilakukan Tia Fitriani. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD Jawa Barat secara langsung di tengah masyarakat membuka ruang komunikasi terkait berbagai program pemerintahan.
“Alhamdulillah, mungkin Ibu Tia adalah salah satu anggota dewan yang selalu turun ke bawah untuk mensosialisasikan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Aep.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Tia karena terus menemui masyarakat dan kader di wilayahnya.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tia, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang senantiasa terjun langsung ke lapangan menemui para kadernya,” ujarnya.
Aep berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam memahami sekaligus mengawasi jalannya program pemerintahan. Ia juga berharap Partai NasDem semakin berkembang, khususnya di daerah pemilihan yang saat ini belum memiliki keterwakilan dewan dari partainya.
“Semoga NasDem lebih maju lagi, dan untuk Dapil 4 yang saat ini belum punya dewan, insyaallah untuk 2029 nanti di Dapil 4 akan ada dewan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Rancaekek, Ato Sudianto, berharap keberadaan Partai NasDem ke depan semakin memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
“Untuk Rancaekek, mudah-mudahan ke depannya ada perkembangan, khususnya dalam politik masalah Partai NasDem,” kata Ato.
Ia juga berharap semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan merasakan kehadiran partai di tengah lingkungan mereka.
“Mudah-mudahan NasDem bisa lebih baik, lebih maju, lebih banyak peluang bagi warga-warga NasDem untuk ikut partisipasi,” ujarnya.
Kegiatan pengawasan di GOR Cangkuang tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi forum sosialisasi. Pertemuan itu juga memperlihatkan pentingnya komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, aspirasi warga dari Rancaekek dan Cikancung menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tia menegaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan perlu terus berjalan dengan melibatkan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan di lapangan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Yans.
Tinggalkan Balasan