Bandung Barat | InfoNesia.me // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan Program Makan Bergizi (MBG) melalui penguatan sinergi lintas sektor dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Sinergitas Satuan Tugas Percepatan Program MBG Kabupaten Bandung Barat yang digelar Gedung Bale Gempungan Gedung B di kantor Pemda Ngamprah, Selasa (30/12/2025).
Pemaparan tersebut disampaikan Fauzan Azima dalam Rapat Sinergitas Satuan Tugas Percepatan Program MBG Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, Program MBG merupakan agenda strategis nasional yang harus dijalankan secara terkoordinasi dan terukur, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai fasilitator dan akselerator. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Fauzan Azima dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, hingga Desember 2025 capaian operasional SPPG di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 75 persen, dengan 91 unit SPPG dari total 121 unit diinventarisasi sudah beroperasi.
Selain itu, sebanyak 4.183 penjamah makanan telah mendapatkan pelatihan, sementara 21 unit SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan sisanya tengah dalam antrean percepatan.
Fauzan Azima menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menargetkan seluruh SPPG yang telah beroperasi dapat tersertifikasi pada triwulan pertama tahun 2026, sesuai mandat pemerintah pusat.
Dalam aspek layanan, Asda II juga memaparkan hasil analisis kapasitas dapur SPPG yang menunjukkan kemampuan melayani rata-rata 2.000 hingga 2.600 siswa per unit dapur.
Wilayah Cihampelas tercatat memiliki beban layanan tertinggi, disusul Batujajar, Lembang, dan Cipeundeuy.
Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi sasaran dan optimalisasi distribusi layanan gizi.
Namun demikian, Fauzan Azima tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait legalitas lahan, pemenuhan standar higiene, penguatan rantai pasok pangan lokal, serta pengelolaan limbah dapur SPPG.
Menurutnya, penyelesaian kendala tersebut membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Fokus pemerintah daerah saat ini adalah percepatan sertifikasi lahan, penyediaan gedung KPPG, percepatan perizinan, serta penguatan sinergi OPD agar seluruh proses berjalan satu komando,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fauzan Azima menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi lokal.
Melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan pangan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bandung Barat telah menyepakati rencana aksi bersama, di antaranya percepatan penyelesaian sertifikat lahan PSU di Cihampelas, penetapan kantor KPPG Tipe B, pelaksanaan SLHS maksimal 14 hari sejak pengajuan lengkap, serta monitoring mingguan operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dengan prinsip zero accident.
Melalui pemaparan tersebut, Asda II Fauzan Azima menegaskan optimisme Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung pencapaian target nasional 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui layanan gizi yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
