INFONESIA.ME | Bandung Barat // Organisasi Masyarakat Laskar Anti Korupsi (Ormas LAKI) gelar audensi dengan pihak DPRD KBB terkait temuan lelang gedung DPRD KBB baru. Menurutnya ada aturan yang sepertinya tidak jelas, dan pertanyakan terkait aturan abu-abu yang di berikan pihak dinas. Senin 10/02/2025.
Ketua LAKI KBB Gunawan Rasid menjelaskan,Pada waktu kunjungan pengawasan komisi 3 di gedung Dprd KBB yang baru dalam rangka konsolidasi anggaran yang 10 miliar kebetulan saya memantau disitu di undngan oleh komisi 3.
Pihaknya muncul pernyataan dari kepala dinas PUTR yang menyatakan bahwa saat lelang terbuka dia menyampaikan ada yang menekan dinas kemudian hampir leaping, dan terakhir pernah mengeluarkan persyaratan abu abu dan persyaratan tambahan.
“Dengan begitu kami dari Laki mempertanyakan ke pihak DPRD untuk memanggil sesuai kewenangan yaitu hak bertanya kepada kepala dinas PUTR, untuk memastikan apa yang menjadi persyaratan abu abu itu??. Dan persyaratan apa yang muncul ketika itu dan siapa yang menekan waktu pelelang tersebut,” Katanya.
Menurutnya, Justru kita harus segera tau yang menekan interpensi itu siapa, yang ke dua persyaratan lelang yang abu abu itu yang terpenting.
“Dengan begitu kami mengungkapkan surat waktu itu ke pihak DPRD hanya mencapai sementara belum di laksanakan dengan begitu kami hadir untuk audensi,” imbuhnya.
Ia Menyampaikan, Kebetulan commentary tadi dalam audensi ketua komisi III sudah merespon secara bagus.Sebab harapan kami harus segera di panggil sebelum pelantikan tanggal 20, ternyata bsok akan secepatnya di panggil jam 10 oleh pihak DPRD.
Selain itu Ketua Laki juga menyikapi isu tentang adanya Tim pemenangan Bupati KBB Jejen Richie Ismail yang Akan dibentuk Tim Transisi.
“Saya sampaikan jadi hari ini sudah bukan tim transisi seharusnya tim teknis sebab 10 hari apa yang menjadi kepentingan bupati, contohnya harusnya hari ini jangan belanja masalah, harysnya menginventarisir maslah,” Ujarnya.
“Dengan begitu nanti tim mekanik apa yang harus segera ada misalkan carut marut tentang penanganan anggaran minimum mahir dalam penyusunan administrasi keuangan dalam pelayanan publik,” Tambah Gunawan
Gunawan berpesan, Jangan mencapai dengan kejadian-kejadian seperti yang dulu dulu ada sejumlah tim. Bandung Barat Harus segera di ripres harus segera d instal ulang bersama sama.
“Waktu penetapan di KPU, bupati terpilih menyampaikan bahwa saya bupati untuk semua dengan arti jangan ada lagi pemilahan jangan ada lagi tim A dan Tim B sekarang harus segera ada tim teknis yang profesional bayar dan petakan,” Tegasnya.
Terakhir Gunawan menjelaskan, dulu belanja Maslah baru, disitu dalam kontek bedah anggaran adminitrasi anggaran daerah yang ke 2 litigasi pencegahan korupsi, sebab semasa ini korupsi cukup banyak sekali jadi program ini harus segera muncul di RKJMD kisi kisi nya d kasihkan atau sepertinya tidak.
Wartawan. : Red
Editor. :InfoNesia.me
Sumber. : Liputan
