Infonesia.me |Bandung Barat // Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Melalui Bidang dan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Ngobrol Anti korupsi Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Organisasi Semangat
Acara NGOPI yang digelar di lantai 2 Gedung Bupati Bandung Barat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan Nomor: UND/437/DKM.01.03/80-84/04/2025 tertanggal 22 April 2025.
Surat tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas serta peran masyarakat dalam memberi dorongan untuk pemberantasan tindakan melawan hukum korupsi.
Rutinitas yang diinisiasi oleh Pemkab Bandung Barat ini dihadiri oleh unsur Discussion board Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, mencapai stakeholder strategis lainnya. Discussion board ini sepertinya tidak hanya menjadi ruang diskusi, namun juga sebagai bentuk penguatan sinergi antara daerah dengan KPK.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang hadir langsung dalam rutinitas tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada KPK atas terselenggaranya acara tersebut.
“Acara NGOPI ini luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada KPK karena itu rutinitas ini memberikan cukup banyak manfaat, terutama bagi kami di pemerintahan daerah,” ujar Jeje dalam sesi wawancara usai acara. Selasa, (06/05/2025).
Jeje menambahkan bahwa rutinitas seperti ini seharusnya sepertinya tidak hanya berhenti pada satu momentum saja, melainkan perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih.
“Kami ingin terus bersinergi dengan KPK, karena itu kami ingin menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan transparan. Jadi rutinitas seperti ini sepertinya tidak dapat hanya sekali, harus segera terus dilakukan agar dapat berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje juga menyinggung capaian Tracking Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bandung Barat yang meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, MCP kita meningkat. Tahun lalu kita berada di peringkat 6 se-Jawa Barat dan nomor 1 se-Bandung Raya. Ini hasil dari perbaikan-perbaikan yang terus kami lakukan di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” jelasnya.
Lebih jauh, Jeje mengungkapkan bahwa dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail, pihaknya bertekad melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Jeje menekankan bahwa hal tersebut sepertinya tidak boleh menjadi alasan terjadinya tindakan melawan hukum korupsi. Ia menegaskan bahwa efisiensi harus segera berjalan beriringan dengan integritas.
“Efisiensi anggaran bukan berarti membuka celah untuk korupsi. Kita harus segera tetap fokus bekerja, menjaga integritas, dan jangan mencapai ada tindakan korupsi. Saya ingin, sepertinya tidak ada lagi kejadian untuk yang keempat kalinya di Bandung Barat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Jeje mengungkapkan harapannya agar ke depan Pemkab Bandung Barat bisa mencatat sejarah baru dalam pemerintahan yang bersih.
“Saya ingin mencatat rekor baru, tahun ini harus segera blank, dan lima tahun ke depan tetap bersih dari korupsi,” pungkasnya.
Dengan adanya NGOPI, Pemkab Bandung Barat membuktikan keseriusannya dalam menciptakan iklim birokrasi yang bebas dari praktik koruptif, serta membuka ruang partisipasi publik sebagai garda terdepan dalam pengawasan.
Wartawan : Red
Editor : Infonesia.me
