Infonesia.me |Bandung Barat // Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bandung Barat mengadakan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bandung barat untuk Menindaklanjuti serangkaian diskusi internal yang melibatkan Bupati Bandung Barat, ajudan, dan pejabat terkait.
Unjuk rasa ini dilaksanakan di Kantor depan Bupati bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kamis 22/05/2025.
Ketua Laki Bandung Barat Gunawan Rasyid Menyampaikan, Kami hari ini mengeluarkan pernyataan pers untuk memberikan klarifikasi dan informasi terkini mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat di Kabupaten Bandung Barat. Upaya persuasif telah dilakukan untuk mencegah kegaduhan yang lebih luas.
Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Telah ditemukan bukti kuat yang menunjukkan dugaan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang signifikan terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2024. Kasus ini telah dilaporkan secara resmi kepada Bupati Bandung Barat.
Tuntutan Aksi Tegas:
Demi mencegah kerugian negara yang lebih besar dan menjaga integritas pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, kami mendesak langkah-langkah tegas berikut:
5 Tuntutan Pencegahan Tipikor
1. Implementasi Janji Politik: Bupati Bandung Barat segera merealisasikan janji politiknya dalam kampanye Pilkada 2024 terkait pencegahan korupsi.
2. Pencopotan Oknum Pejabat: Pencopotan segera oknum pejabat yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2024, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Pencegahan Terulangnya Kasus: Pejabat yang terlibat harus dibebaskan dari semua tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2025.
4. Pencopotan Pejabat Perizinan: Pencopotan pejabat perizinan yang diduga melakukan pelanggaran dan memperlambat proses perizinan, sehingga merugikan iklim investasi di Kabupaten Bandung Barat.
5. Evaluasi APIP: Evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.
Ketidakhadiran Bupati:
Meskipun telah dilakukan beberapa kali upaya komunikasi, Bupati Bandung Barat hingga saat ini belum bersedia hadir untuk membahas permasalahan serius ini. Ketidakhadiran ini sangat disayangkan mengingat komitmen awal beliau untuk bekerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami berharap pernyataan ini mendorong tindakan segera dan transparan dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, ” Pungkasnya.
Jurnalis : Red
Editor : Infonesia. me
