Kab.Bandung Barat | InfoNesia.me // Gelombang kekecewaan mulai membesar di kalangan perangkat desa seiring tak kunjung cairnya penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kinerja hingga penghujung April 2026.
Kebijakan pembayaran parsial yang diterapkan pascakejadian luar biasa di kawasan Pasir Langu kini berubah menjadi beban berkepanjangan bagi roda pemerintahan desa.
Salah satu kepala desa di Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan kegelisahannya. Ia menyebut, kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan sudah menyentuh aspek krusial kehidupan para aparat desa.
“Ini bukan hanya soal telat bayar. Ini menyangkut dapur keluarga, pendidikan anak, hingga kewajiban yang harus kami penuhi setiap bulan. Kami tetap bekerja melayani masyarakat, tapi hak kami seolah diabaikan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Siltap dan tunjangan kinerja selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bagi perangkat desa. Ketika pembayaran tersendat bahkan hanya dicairkan sebagian, dampaknya langsung terasa. Banyak aparat desa terpaksa mencari cara untuk menutup kebutuhan sehari-hari, bahkan tak sedikit yang harus menunda kewajiban finansial nya.
Lebih jauh, tekanan ekonomi ini perlahan mulai menggerus motivasi kerja. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang harus tetap optimal, kondisi internal aparat desa justru berada dalam tekanan.
Situasi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya ikut dirasakan langsung oleh warga.
Tak hanya itu, kebijakan pembayaran parsial juga berdampak sistemik terhadap jalannya pembangunan desa. Sejumlah program yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dilaporkan mengalami perlambatan, bahkan terhenti.
Alur keuangan desa yang terganggu membuat berbagai rencana pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai jadwal.
Beberapa perangkat desa menyebutkan, proyek fisik yang seharusnya sudah berjalan kini tertunda, sementara kegiatan sosial kemasyarakatan terpaksa dibatalkan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa kepastian, target pembangunan desa secara keseluruhan terancam meleset.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa. Minimnya transparansi serta belum adanya kepastian jadwal pencairan semakin memperkeruh keadaan.
Perangkat desa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret: memastikan kejelasan jadwal pembayaran, mempercepat normalisasi penyaluran dana, serta membuka komunikasi yang transparan.
Sebab, tanpa itu, bukan hanya aparat desa yang terdampak melainkan juga masyarakat luas yang bergantung pada pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah Pemkab Bandung Barat: akankah segera bertindak, atau membiarkan persoalan ini terus berlarut?
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan