Kab.Bandung Barat | InfoNesia.me // Di saat Indonesia menghadapi meningkatnya polarisasi sosial, arus informasi yang tidak terkendali, serta menguatnya kelompok-kelompok dengan ideologi keagamaan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tampak bergerak lebih cepat.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), pemerintah daerah menggelar Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama, Kohesi Sosial, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Berbasis Kearifan Lokal, Senin (24/11/2025) di Hotel Bukit Vipassana, Lembang.
Acara ini, di balik bentuknya yang terlihat seperti kegiatan rutin pemerintahan, sesungguhnya mencerminkan upaya sistematis pemerintah untuk meredam potensi kerawanan sosial yang belakangan makin terasa di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Kabupaten Bandung Barat, sebagai daerah dengan tingkat keragaman agama, etnis, dan kepadatan penduduk yang tinggi, menjadi salah satu daerah dengan kerentanan cukup signifikan.
Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol KBB, Weda Wardiman, S.STP., M.Si, menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya jargon pemerintah pusat, tetapi kebutuhan mendesak di daerah.
Pernyataan ini memiliki konteks penting. Data nasional menunjukkan peningkatan kasus intoleransi, mobilisasi isu keagamaan, hingga gesekan antar kelompok yang kerap dipicu oleh informasi di ruang digital. Tren serupa, meski dalam skala lebih kecil, juga muncul di Bandung Barat dalam beberapa tahun terakhir.
Sosialisasi ini terlihat sebagai langkah preventif guna memastikan situasi tetap kondusif. Upaya inilah yang coba ditegaskan Weda:
“Kita ingin Bandung Barat menjadi rumah yang aman bagi semua. Perbedaan tidak boleh hanya ditoleransi, tetapi dirayakan sebagai identitas dan kekayaan sosial kita.”
Menguatkan Peran FKUB, FPK, dan FKDM: Garda Terdepan Deteksi Dini Konflik
Terdapat tiga lembaga penting: FKUB, FPK, dan FKDM. Ketiganya diamati sebagai “mata dan telinga” pemerintah dalam mengidentifikasi gejolak sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam kajian keamanan sosial, keberadaan lembaga-lembaga ini sering kali menjadi indikator apakah sebuah daerah siap menghadapi potensi perpecahan atau tidak. Itulah mengapa Weda memberikan apresiasi khusus kepada mereka.
Bukan tanpa alasan sejumlah isu mulai dari perbedaan pandangan keagamaan, gesekan antar kelompok pemuda, hingga persoalan sosial-ekonomi, sudah beberapa kali muncul dan berhasil diredam melalui koordinasi cepat forum-forum ini.
Ketahanan Ekonomi dan Budaya: Akar Masalah yang Mulai Diperbaiki
Investigasi sosial menyatakan bahwa konflik tidak lahir dari perbedaan semata, tetapi kerap dipicu oleh kesenjangan ekonomi dan hilangnya nilai budaya lokal.
Dalam konteks Bandung Barat, kemerosotan nilai gotong royong, menurunnya ikatan komunal, serta pergeseran budaya akibat modernisasi menjadi faktor yang memicu kerenggangan sosial.
Karena itu, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga pelestarian budaya Sunda bukan hanya agenda program, tetapi strategi untuk menutup celah konflik.
“Kearifan lokal bukan sekadar warisan. Ia adalah alat stabilisasi sosial,” tegas Weda dalam pernyataan yang menggambarkan arah kebijakan ke depan.
Visi AMANAH: Narasi Besar yang Sedang Dibangun
Visi Bandung Barat AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) bukan sekadar konsep branding pemerintah daerah. Melalui kegiatan seperti ini, terungkap bahwa AMANAH merupakan kerangka kerja yang mengarahkan pemerintah dalam meredam potensi kerawanan sosial maupun ideologis.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah membangun arsitektur ketahanan daerah: sebuah struktur sosial yang mampu merespons ancaman ekstremisme, tensi politik, hingga ketidakpastian ekonomi.
Kesimpulan Investigatif: Bandung Barat Membangun Sistem Pertahanan Sosial Berlapis
Dari rangkaian acara dan pernyataan para pejabat, dapat dilihat bahwa Pemkab Bandung Barat sedang membangun pendekatan multi-layer social security, yakni penguatan toleransi, peningkatan kohesi masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, serta deteksi dini ancaman sosial.
Acara sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan rutin tetapi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas jangka panjang, terutama menjelang tahun-tahun politik dan dinamika sosial nasional yang kian tidak terduga.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
