Kab.Bandung – InfoNesia.me// Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Humaira Zahrotun Noor, Fraksi PKB melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Selasa (03/02/2026).
Dalam sambutannya, Humaira Zahrotun Noor menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar berjalan sesuai perencanaan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Humaira.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Propinsi memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah agar selaras dengan kepentingan publik, sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Kami hadir langsung ke wilayah kecamatan dayeuhkolot di desa dayeuhkolot untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung, mengetahui persoalan yang dihadapi, dan terus mendorong agar pelayanan publik terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Humaira pun secara khusus menyoroti permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah kecamatan Dayeuhkolot dan dinilai masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada aktivitas serta perekonomian masyarakat.
“Banjir di Dayeuhkolot ini merupakan persoalan klasik yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, tidak bisa hanya bersifat sementara,” ujarnya Humaira.
Ia juga menjelaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai dan drainase, pengelolaan sampah yang lebih baik, hingga penataan kawasan permukiman di daerah rawan banjir.
“Solusi banjir harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan fan desa. Selain infrastruktur serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi kunci utama,” tegasnya.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, melalui forum dialog bersama warga, Humaira menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait banjir,
“Kami akan membawa aspirasi ini sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi agar penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa dilakukan lebih komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Humaira juga mendorong agar program-program penanggulangan banjir dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan mendapat pengawasan ketat, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat dan guna berdampak nyata.” pungkasnya.
Yans.
