NGAMPRAH | INFONESIA.ME // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi Kabupaten Bandung Barat. Selain menjadi bukti keberhasilan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, opini WTP tahun ini juga menandai keberhasilan Pemkab Bandung Barat mempertahankan predikat tersebut selama lima tahun berturut-turut sejak LKPD Tahun 2021.
Secara keseluruhan, penghargaan ini merupakan raihan WTP keenam sepanjang perjalanan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hari ini Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti nyata komitmen bersama dalam mewujudkan Bandung Barat yang AMANAH. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Jeje.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Predikat WTP menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, serta kepada BPK RI yang senantiasa memberikan arahan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Jeje mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut.
Menurutnya, predikat WTP harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Predikat WTP harus berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kualitas infrastruktur, serta pelayanan publik yang semakin baik di Kabupaten Bandung Barat. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pengelolaan keuangan yang baik adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian internal, meminimalisasi potensi temuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan APBD agar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Dengan kembali diraihnya opini WTP ini, Kabupaten Bandung Barat semakin menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
